Adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban dan banyaknya keluhan terkait perbaikan di jalan Veteran, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bersama Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Polres Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi proyek, Jum'at (15/12/2017).
Proyek perbaikan jalan yang ada di Jalan Veteran Kabupaten Bojonegoro yang menelan anggaran Rp.10 miliar kurang adanya rambu-rambu peringatan untuk masyarakat yang melintas. Pasalnya beberapa pengguna jalan yang melintas jalur tersebut tidak sedikit mengalami kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) tunggal di lokasi.
Tidak hanya penjualan tiket pesawat yang lesu di akhir bulan ini. Cuaca ekstrem dan ombak yang besar membuat tiket untuk trasportasi kapal laut juga mengalami penurunan. Penurunan itu mencapai 75 persen dibanding dua bulan sebelumnya.
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro memastikan tidak ada surat asli tapi palsu (Aspal) bagi Calon Jamah Haji (CJH) Bojonegoro, yang merimanya. Pasalnya hingga kini, CJH di Kantor Kemenag 2018 masih dalam tahap pemberkasan administrasi.
Percepatan Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi tolak ukur bagi kesuksesan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, untuk membantu anak sekolah yang kurang mampu. Selain itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga berpesan agar percepatan pencairan PIP agar segera dilaksanakan agar dana itu, dapat dirasakan langsung oleh siswa penerimanya. Itulah yang disampaikan oleh Staff Kemendikbud R. Alpha Amirrachman. Ph. D saat menyampaikan sambutannya.
Ratusan siswa SD dari Kecamatan Kapas dan Balen hadir dalam kegiatan Percepatan Pencairan Program Indonesia Pintar (PIP), yang dilaksanakan GOR SMT Bojonegoro, Senin (20/11/2017).
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.