Kekosongan lima kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ojonegoro segera terisi. Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama resmi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif untuk lima jabatan strategis tahun 2026.
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax ron 92 disebut tidak akan mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Seleksi terbukan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemkab Bojonegoro memasuki tahap penentu. Para kandidat pengisian lima Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adu gagasan dan kompetensi dihadapan panitia seleksi (Pansel), Senin-Selasa (8-9/6/2026).
Tahapan pendaftaran Seleksi Terbuka lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi ditutup. Sebanyak 24 peserta tercatat mendaftar untuk memperebutkan lima jabatan strategis kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selama ini mengalami kekosongan.
Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah melakukan inspeksi ke sejumlah titik krusial drainase di Kota Bojonegoro. Hal ini, untuk menemukan biang kerok terjadinya banjir dalam Kota Bojonegoro selama beberapa tahun terakhir, Selasa (5/5/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka seleksi terbuka untuk mengisi lima kursi pejabat teras. Kelima jabatan ini, yakni kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 050/481/412.022/2026 tentang pelaksanaan efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tahun 2026.
Melaksanakan kebijakan Bike to Work yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai Senin (30/03/2026) disambut dengan antusiasme unik oleh para aparatur sipil negara (ASN).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerapkan kebijakan baru yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih hemat sekaligus menjalani gaya hidup sehat, yakni bersepeda untuk berangkat ke kantor.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan mutasi dan rotasi lima pejabat teras di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dibalik mutasi tersebut, menyisakan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong.