Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro yang masih rendah atau 28,56%, membuat kalangan dewan bersuara. Mereka meminta untuk Pemkab Bojonegoro mempercepat penyerapan anggaran agar Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak besar.
Hingga akhir Juli tahun 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 28,56%. Hal ini, bisa menjadi pemicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak, jika tidak dilakukan percepatan anggaran.
Pemkab Bojonegoro terus mendorong pelaku usaha kerajinan atau handicraft agar bisa naik kelas. Salah satunya bekerjasama dengan Asosiasi Handicraft Jawa Timur (AHJ) menggelar Rapat Koordinasi dan Gathering AHJ Jawa Timur di Galeri Zahida, Bojonegoro Rabu (06/08/2025).
Gerakan Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI) yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Bojonegoro, terbukti telah memberi manfaat bagi masyarakat. Warga penerima program di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
Tiga kejuaraan olahraga, yakni Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB), Pekan Paralimpik Pelajar Kabupaten (PEPARPEKAB) dan Kejuaraan Tingkat Kecamatan (KEJURCAM) Bojonegoro tahun 2025, resmi dibuka Senin malam (4/8/2025).
Menko PMK, Prof. Dr. Pratikno, S.Soc.Sc ketika diskusi mengatakan jika Kecamatan Padangan ke depan harus bisa menjadi simpul kuat sebagai kawasan niaga, pendidikan dan kesehatan di barat Kabupaten Bojonegoro.
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur yang telah usai digelar beberapa waktu lalu, posisi Kabupaten Bojonegoro masih berada di urutan ke 18. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bojonegoro menargetkan tahun 2029 Bojonegoro bisa masuk minimal peringkat ke 15 se Jawa Timur.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (UB) Malang telah berakhir Rabu (30/7/2027). Acara penutupan yang digelar di GOR Dolokgede, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Nurul Azizah.
Pemerintah yang akuntabel, transparan dan informatif menjadi hal mendasar dalam keterbukaan informasi publik (KIP). Sistem ini akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Upaya meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bojonegoro yang saat ini masih berada pada angka 72,59, di bawah rata-rata provinsi dan nasional, terus dilakukan secara berkelanjutan.