Studi Environmental Health Risk Assesment (EHRA) penting untuk dilakukan sebagai bagian menuju masyarakat dan lingkungan yang sehat. Untuk mencapai tujuan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan publikasi hasil studi EHRA di ruang Angling Darma lt.2, Jumat (8/12/2023).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro meluncurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau (BLT DBHCT) dan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023. Kegiatan peluncuran digelar di Pendopo Kecamatan Padangan, Kamis (7/12/2023) siang.
Beberapa kebijakan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mengatasi angka kemiskinan di Kota Ledre. Terkait hal ini, Pj Bupati Bojoegoro, Adriyanto akan memberikan bantuan penanganan kemiskinan ekstrem.
Pendidikan itu menyenangkan, tidak penuh ancaman dan dogmatik, dan mari bersenang-senang dengan ilmu pengetahuan. Demikian kata Guru Seni dan Budaya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bojonegoro Dadang SB saat membawa 8 anak didiknya mengikuti sebuah pengambilan shoot video klip.
Rombongan pariwisata SMKN Ngasem, Kabupaten Bojonegoro mengalami kecelakaan di Tol Gempas Banyuwangi-Surabaya tepatnya TOL KM 786/B termasuk Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Akibatnya, dua orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), Sabtu (2/12/2023) pukul 1.45 WIB dini hari.
Rombongan pariwisata SMKN Ngasem, Kabupaten Bojonegoro mengalami kecelakaan di Tol Gempas Banyuwangi-Surabaya tepatnya TOL KM 786/B masuk Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Akibatnya, dua orang meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP), Sabtu (2/12/2023) pukul 1.45 WIB dini hari.
Dalam perjalanannya, di Eropa era 1980 an sejalan dengan piagam Otawa untuk kesehatan yang berkelanjutan, kota sehat bukan hanya tentang pelayanan kesehatan, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya. Menurut World Health Organization (WHO), kota sehat adalah yang memberikan manfaat bagi manusia dan planet, serta mendorong partisipasi aktif warganya.
Pemkab Bojonegoro, tengah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar Rp2.389.443. Besaran upah tersebut naik Rp109.875 atau 4,82 persen dari UMK 2023, yaitu Rp2.279.568.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur, Tahun 2024 naik sebesar 6,13 persen atau sebesar Rp125.000. Artinya, UMP Jatim 2024 menjadi Rp2.165.244,30 yang sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp2.040.244,30.
Menjelang tutup tahun 2023, perwakilan buruh meminta upah minimun Kabupaten (UMK) Bojonegoro, dinaikkan. Pasalnya saat ini kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak (BBM) tengah melambung tinggi.