Harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kilogram (Kg) sebesar Rp16.000 per tabung. Harga tersebut merupakan patokan harga khusus elpiji di pangkalan, sedangkan di penjual eceran harga bisa terpaut Rp2.000 atau dijual dengan harga Rp18.000 bahkan ada yang sampai Rp19.000 per tabung.
Tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengusulkan tambahan kuota elpiji 3 kilogram. Tahun 2017 lalu, pemerintah mengusulkan sebanyak 9,3 juta tabung, dan hasilnya terjadi kekurangan stok sehingga meminta tambahan kuota sebanyak 300 ribu dan direalisasikan.
Menjelang libur tahun baru, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mengklaim sudah menambah stok untuk keperluan liburan.
Setelah diketok oleh gubernur, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bojonegoro yang baru akan berlaku pada bulan Januari 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Hubungan Industri (HI) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Imam SW.
Terkait pembelian tabung bright gas yang masih minim, Sekretaris Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro Agus Hariana masih belum memberikan penjelasan secara rinci terkait hal tersebut. Pasalnya saat ini pendistribusian tabung elpiji belum tertata baik.
right gas atau gas elpiji pink yang baru saja diluncurkan pemerintah tampaknya belum memiliki prospek yang cukup baik. Terbukti masih minim masyarakat yang mengunakan tabung yang memiliki ukuran 5,5 kilogram tersebut.
Sampai saat ini masih belum ada regulasi yang mengatur Saluran Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini yang saat ini marak. Rencana pemerintah untuk melegalkan SPBU mini kini sudah tidak terdengar lagi.
Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) sudah memberikan kabar terkait pom mini yang akan dilegalkan. Aturan baru tersebut saat ini masih dibahas untuk segera diterapkan. Pertamini sepintas memang terlihat seperti SPBU kecil. Di sini melayani pembelian BBM jenis premium menggunakan 'dispencer' . Bahkan warna cat dan lambang yang tertera di tulisan Pertamini, sekilas mirip seperti lambang Pertamina yang biasa tertulis di SPBU.
Rencana pemerintah pusat untuk melegalkan Stasiun Pengisian Bakar Umum (SPBU) mini atau yang lebih dikenal pertamini saat ini sudah tidak terdengar lagi. Dinas Perdagangan (Disdag) Bojonegoro saat ini juga masih menunggu terkait wacana tersebut apakah jadi diterapkan atau tidak.
Sampai triwulan terakhir ini permintaan hunian property di Kabupaten Bojonegoro masih terus tumbuh. Pengembang yang ikut membantu pemerintah menyukseskan program hunian bersubsidi mendapat respon cukup baik dari masyarakat. Terbukti, program hunian subsidi memang tinggi permintaannya dibanding dengan rumah non-subsidi.