Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh penyelenggara layanan masyarakat bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif.
Bersamaan momentum Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke-349 tahun 2026, ada kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Melalui program pembebasan denda, wajib pajak dapat melunasi tunggakan PBB-P2 tahun pajak 2013–2025 tanpa dikenai denda.
Sebuah mobil siaga Pemerintah Desa (Pemdes) Panjunan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro terjaring operasi penertiban Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Selasa (14/4/2026).
Kerja sama Indonesia dan Rusia di bidang pendidikan memasuki tahap krusial. Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Rusia, Valery Falkov, bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia, Brian Yuliarto, menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Federasi Rusia dan Republik Indonesia tentang Pengakuan Timbal Balik atas Pendidikan, Kualifikasi, dan Gelar Akademik. Penandatanganan ini berlangsung dalam rangkaian kunjungan delegasi Indonesia ke Rusia dan menegaskan komitmen kedua negara memperkuat kolaborasi sumber daya manusia.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meragukan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek penahan tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
Hujan rintik masih membasahi halaman Pendopo Malowopati sore itu ketika Agnes Dwi Rahmadika Putri (21) berdiri tegak dengan senyum cerah. Tangannya menggenggam papan besar bertuliskan ucapan selamat sekaligus jumlah bonus Rp26 juta, hadiah dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas prestasinya meraih Juara 3 bola 15 single putri di Porprov IX Jawa Timur 2025.
Bupati Bojonegoro memutuskan kedua pelaku praktik pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) dan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo melanggar disiplin berat. Hal ini setelah melakukan pemeriksaan dari beberapa pihak terkait hingga pelaku dan korban.
Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro meminta agar para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro untuk melaporkan oknum pelaku ke Polisi.
Para korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro diancam akan dipecat dari jabatannya sebagai PPPK Guru. Mereka diancam dipecat oleh pelaku, jika para korban membongkar perilakunya, di hadapan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Korban dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro mengaku diintimidasi pelaku. Korban yang merupakan PPPK Guru ini, diancam pelaku jika hadir dalam klarifikasi yang akan dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.