Dengan adanya pajak kos dipastikan pendapatan Bojonegoro akan meningkat. Hal tersebut diungkap Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Bojonegoro, Moch Subeki menurutnya, jika dengan adanya pajak, pemilik kos akan ikut menyumbang pendapatan untuk Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Kamar kos di Kabupaten Bojonegoro sebenarnya memang sangat banyak, bahkan mencapai ratusan. Jumlah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 juga dirasa cukup banyak. Namun tidak bisa terdata di Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Bojonegoro.
Keberadaan rumah kos tak bayar pajak masih menjadi masalah bagi Badan Pendapatan Daerah (Bappeda). Meski sudah sering dilakukan operasi, namun masih banyak yang mengganjal, hal itu yang membuat Bappeda mulai mengintensifkan wajib pajak rumah kos.
Adanya wacana pajak bagi usaha rumah kos, ternyata membuat penyewa kos ketar-ketir akan adanya kenaikan untuk sewa kamar. Pasalnya belum ada pajak kos saja biaya untuk sewa kamar kos mewah satu bulan sudah tinggi.
Tahun Ajaran Baru sekolah membuat jasa penyewa kost di Kabupaten Bojonegoro kembali tinggi. Kebanyakan penyewa kost dari mereka yang baru akan duduk dibangku SMA dan SMP.
Wacana terkait pajak kos sangat didukung Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Bojonegoro. Hal tersebut bisa digunakan untuk menghindari adanya kos liar yang saat ini dinilai masih marak di Bojonegoro.
enjelang pengisian perangkat desa yang kosong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mematangkan persiapan. Termasuk pemilihan kampus yang ditunjuk menyelenggarakan pengujian perangkat desa.
Menanggapi wacana kos berpajak yang akan diberlakukan, Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Bojonegoro, Moch Subeki mengaku sangat mendukung dengan adanya hal tersebut. Pasalnya, secara tidak langsung akan membantu pelaku kos juga.
Banyak masyarakat yang bertanya-tanya terkait pendaftaran calon perangkat desa, apakah pendaftaran dipungut biaya?
Hingga saat ini, proses perekrutan perangkat desa, yang akan dilakukan secara serentak se Kabupaten Bojonegoro, masih menunggu data susunan perangkat desa yang kosong dari masing-masing pemerintah desa (pemdes).