Hingga saat ini, Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro belum bisa mencairkan Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhutang yang mencapai ribuan guru di Kabupaten Bojonegoro, baik guru inspasing maupun non reguler mulai tingkat Raudhatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah karena masih dalam tahap validasi.
Belajar di pondok pesantren (ponpes) adalah langkah yang benar dan cerdas, karena belajar di ponpes tidak hanya diajarkan ilmu pendidikan, namun juga diajarkan ilmu tentang mengenal Allah. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen Kemenag RI, Nur Syam saat memberikan sambutan di Ponpes Ar Rosyid pada Sabtu (11/11/2017).
Suasana berbeda di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Rasyid Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, pada Sabtu (11/11/2017) Siang. Pasalnya, ponpes tersebut kedatangan Rombongan Sekretaris Jenderal Kementrian Agama (Kemenag) Republik Indonesia dalam Rangka Silaturrahim.
Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro mengklaim, bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan terkait guru sertifikasi maupun PNS dibawah naungannya menjadi anggota PPK atau PPS di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro.
Program Indonesia Pintar (PIP) tidak hanya diperoleh siswa di bawah naungan Disdikda Bojonegoro saja, namun siswa di bawah naungan Kemenag Bojonegoro juga mendapatkannya.
Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro menyambut baik tentang rencana pemberian honor bagi para penghafal Alquran (hafidz) sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kepada mereka.
Adanya peraturan baru terkait calon Pengantin (Catin) yang harus mengikuti bimbingan untuk mendapatkan sertifikat, guna kelengkapan administrasi pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sudah mulai diberlakukan.
Bagi para calon pengantin (Catin) yang akan melangsungkan pernikahan, harus mengikuti bimbingan materi pernikhan terlebih dahulu selama 2 hari yang dimaksudkan untuk memberikan wawasan bagi para calon Pengantin.
Standar pelayanan pelaksanaan penyeleggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus lebih ditingkatkan agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat bersinergi dengan pihak penyelenggara.
Bagi anda yang mau mendaftar Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) RI harus memastiakan diri tidak merangakap pekerjaan di tempat lain atau rakap jabatan. Sebab, rangkap jabatan saat menjadi pendamping PKH tidak boleh.