Pemilihan skincare perlu memperhatikan kondisi kulit dan faktor usia. Karena jika keliru memilih maka akan berpengaruh pada kesehatan kulit. Tips dan trik memilih skincare yang benar dikupas tuntas oleh dr. Diah Ngesti Kumalasari dari RSUD Sosodoro Djatikoesoemo
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar selalu mewaspadai penyakit tulang yang bersifat progresif dan tanpa gejala, Pemkab Bojonegoro bersama RSUD Soesodoro Jatikusumo Bojonegoro terus melakukan sosialisasi. Termasuk melalui radio milik Pemda, Malowopati, untuk langkah partisipasi aktif dalam edukasi kesehatan kepada masyarakat.
Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Bojonegoro menggelar pelantikan Majelis Pembimbing Cabang (Mabincab), Kwartir Cabang, dan Pramuka Garuda masa bakti 2025–2030 di GOR Utama Bojonegoro. Acara berlangsung khidmat dan dihadiri ribuan peserta dari berbagai golongan Pramuka, Kamis (20/11/2025).
Sebanyak 100 siswa perwakilan OSIS SMA dan SMK se Kabupaten Bojonegoro mengikuti program dari DPRD Provinsi Jawa Timur "Squad Dewan: Suara Gen-Z untuk Demokrasi".
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait Raperda Penyelenggaraan Kehutanan melalui Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. Dalam kesempatan itu, Emil menegaskan bahwa penyusunan Raperda telah dirancang berdasarkan kebutuhan ekologis, sosial, hingga ekonomi yang menjadi ciri khas wilayah Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah melalui juru bicara Martin Hamonangan, S.H. Laporan ini memuat evaluasi atas sejumlah regulasi lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan daerah maupun perkembangan hukum terbaru.