Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, membantah adanya aksi mogok sejumlah guru honorer atau GTT/PTT yang mulai dilakukan mulai hari ini Senin (1/10/2018) hingga 5 hari, oleh karenanya, saat ini Disdik tidak melakukan langkah antisipasi apapun.
Meskipun para honorer katagori II yang tergabung dalam Forum Honorer Kategori II (FHK2) Kabupaten Bojonegoro, tidak henti-hentinya memperjuangkan nasib mereka. Namun setelah berbagai pertimbangan, K2 memastikan tidak mogok mengajar.
Aksi guru honorer Bojonegoro, saat melakukan audiensi dengan anggota DPRD Bojonegoro, langsung mendapatkan perhatian, Bahkan aksi itu langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan mulai dari DPRD Bojonegoro, Ketua PGRI hingga Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) setempat.
Dengan membawa sejumlah atribut dan tulisan, ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Diantaranya rekrutmen CPNS dengan aturan yang tidak berpihak kepada guru honorer, baik GTT ataupun PTT.
Aksi ratusan guru honorer Bojonegoro membawa 5 tuntutan, agar bisa dipenuhi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Oleh karenanya usai melakukan aksi jalan para guru honorer tersebut bertemu dengan perwakilan guna menyampaikan tuntutan.
Ratusan guru honorer dari seluruh tingkat sekolah melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya mengangkat K2 menjadi PNS tanpa tes dan batas usia.
Ratusan guru honorer dari seluruh sekolah tingkat SD hingga SMA melakukan aksi longmarch dari depan gedung DPRD Bojonegoro menuju Pendopo Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/9/2018). Mereka meneriakan beberapa tuntutan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah.
Guru Madrasah di bawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Bojonegoro, non inpassing dan belum bersertifikasi bakal mendapatkan insentif. Hingga kini masih dalam tahap perhitungan dan rencananya bakal akan dipetakan berapa jumlahnya.
Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dibawah naungan Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Bojonegoro, pada 2019 mendatang direncanakan bakal mendapat insentif dari Pemerintah Kabupaten yang anggarannya mencapai 2,76 miliar.
Dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang membawa angin segar bagi peminatnya. Terlebih lagi, bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAIS). Pasalnya selama ini jumlah guru tersebut di Bojonegoro terbilang cukup banyak.