Inovasi baru yang diluncurkan Polres Bojonegoro, berupa JEP (Jonegoro Elektonic Payment) mendapat apresiasi banyak pihak termasuk Pemkab Bojonegoro. Meskipun merasa tertinggal selangkah, namun inovasi Polres Bojonegoro itu menjadi motivasi Pemkab Bojonegoro untuk membuat trobosan baru.
Berbagai inovasi dilakukan Polres Bojonegoro dalam melayani masyarakat di Kota Ledre, salah satunya JEP (Jonegoro elektonic Paiment). Proses pembayaran secara online diresmikan Polres Bojonegoro, Rabu (17/10/2018), yang juga dihadiri Waka Polda Jawa Timur, Brigjen Pol M Iqbal.
Tak sedikit orang yang menghindari konflik dan perdebatan dengan kekasihnya. Alih-alih mengutarakan hal yang mengganjal, banyak orang memilih untuk diam dan memendam isi hatinya.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah terus membenahi pejabat di internal Pemkab Bojonegoro. Termasuk salah satunya dengan tes urin untuk pejabat. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan Aparatur Sipil Negera (ASN) dari narkoba.
Ratusan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta mengikuti tes urin di ruang Angling Dharma Pemkab, Selasa (16/10/2018).
Kurang tidur dapat menyebabkan stres, kenaikan berat badan, tekanan darah tinggi, resistensi insulin, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Penelitian menunjukkan bahwa tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari adalah gaya hidup yang lebih sehat.
Sebanyak 240 pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro akan dites narkoba. Jumlah tersebut berasal dari berbagai golongan, mulai pejabat eselon II.B, III.A sampai III.B.
Sebagai langkah untuk sinergitas antar instansi kementerian serta mempermudah pelaksanaaan tes seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS akan menyinkronkan sistem CAT BKN dan CAT UNBK yang akan dijadikan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018.
Sebuah rumah di Dusun Nemon, Desa/Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dilalap si jago merah, Senin (15/10/2018) sore. Kejadian itu menimpa rumah milik seorang petani bernama, Saeman (52).
Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg harus menjalani persidangan untuk memutuskan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan. Pasalnya memasuki tahapan kampanye tidak menutup kemungkinan, pelanggaran bisa saja terjadi.