Setelah penetapan pasangan Calon Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang dijabat Soehadi Moeljono harus diganti. Bupati Bojonegoro, Suyoto yang mempunyai hak prerogratif menunjuk Plt. Sekda Pemkab Bojonegoro Yayan Rahman.
Majunya Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono menjadi bakal calon Bupati (Bacabup), membuat Bupati Bojonegoro, Suyoto harus mengisi Plt Sekda. Namun Kang Yoto masih merahasiakan nama pejabat yang pantas mengisi posisi strategis tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono yang maju menjadi Bakal Calon Bupati Bojonegoro, dipastikan posisinya akan diisi pelaksana tugas (plt). Dimungkinkan posisi strategis di lingkup Pemkab Bojonegoro itu akan diisi Nurul Azizah, yang kini menjabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Bertempat di kantor jalan Sawunggaling, Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Bojonegoro memberikan piagam penghargaan kepada pendonor darah sukarela ke 10, 25 dan 50 kali tahun 2017.
Penutupan bakal calon Bupati (Bacabup) - Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) partai Demokrat, Sabtu (30/9/2017), Soehadi Moeljono mendaftar ke partai berlambang Mercy. Rupanya pria yang duduk menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro itu sudah dinanti untuk mendaftar ke Demokrat.
Rencana penarikan Sekretaris Desa (Sekdes) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjelang pengisian perangkat desa, hingga kini belum dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro menyesalkan lambannya proses penarikan.
Menjelang pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diagendakan siang ini, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro melakukan pembahasan Raperda Perangkat Desa, Jum'at (5/5/2017) pagi. Eksekutif dan Legislatif sudah ada titik temu terkait draft Raperda perangkat desa.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2016 selangkah lagi akan disahkan. Namun beberapa Raperda yang menunggu disahkan, termasuk Raperda Perangkat Desa. Pasalnya masih ada beberapa poin dalam draft Raperda tersebut yang belum ada kepastian.
Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di desa, diwacanakan akan ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Namun Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kota Ledre menyikapi informasi tersebut dengan beberapa keinginan Kepala Desa, tetapi kewenangan itu tergantu eksekutif.
Bidang kesehatan menjadi salah satu layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meminta kualitas layanan kesehatan di Kota Ledre harus ditingkatkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Bojonegoro, Soehadi Moeljono saat rapat koordinasi peningkatan mutu layanan kesehatan, Kamis (16/2/2017).