Proses verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Bojonegoro menemukan berbagai anomali data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Salah satu temuan paling mencolok, yakni adanya warga beragama Islam yang tercatat memiliki ternak babi.
Di sebuah balai desa di pelosok Bojonegoro, seorang petugas pendataan tampak kebingungan. Di hadapannya ada rumah sederhana berdinding anyaman bambu, berlantai tanah, dan masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Namun ketika data di layar aplikasi muncul, keluarga itu justru tercatat memiliki kondisi yang “tidak wajar” atau masuk kategori anomali.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melakukan ground checking atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setelah sebelumnya ditemukan sejumlah anomali data. Proses pendataan ulang itu telah berlangsung sejak 11 Mei 2026 dan kini hampir mencapai tahap akhir.
Akurasi dan validitas data penerima bantuan sosial (bansos) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan bimtek Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro, Rabu (22/4/2026).
Dinsos Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memberikan perlindungan terhadap warga lanjut usia. Melalui program pendampingan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Dinsos Bojonegoro secara resmi memfasilitasi pemindahan lansia dengan kebutuhan khusus menuju Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Pasuruan, Jawa Timur, Senin, (20/04/2026).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan perlunya data obyektif dalam proses pengumpulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai regulasi. Data yang valid ialah kunci sasaran program pemerintah tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro salurkan bantuan sosial (bansos) penanganan kemiskinan ekstrem dan bantuan sosial stunting di Kecamatan Gayam, Senin (13/4/2026). Penyaluran bansos dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah. Total anggaran yang disalurkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejumlah Rp 8,32 miliar.
Pak Darto menatap atap rumahnya yang terbuat dari seng yang mulai berkarat. Matahari menyengat, dan panas seolah menembus seluruh ruang. Di benaknya teringat pidato Presiden Prabowo Subianto beberapa minggu lalu, di mana ia mengenalkan sebuah gagasan baru bernama gentengisasi. Sebuah istilah yang bagi sebagian orang mungkin terdengar sederhana — mengganti atap seng dengan atap genteng — namun bagi banyak warga, gagasan itu sedang mengundang perdebatan dan renungan lebih dalam tentang bagaimana negara mempertimbangkan kesejahteraan rakyatnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat akurasi data sosial ekonomi sebagai dasar penyaluran program kesejahteraan atau bantuan sosial (Bansos). Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Rabu (21/1/2026).
Penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” di rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bojonegoro terus menjadi sorotan publik. Sebab, kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama terkait dampak psikologis dan sosial bagi penerima bantuan.