Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.
Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro memperjelas masalah status tanah eks rel Kereta Api (KA) jurusan Bojonegoro-Jatirogo dengan mendatangi Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Mitroatin berharap, serbuan tenaga kerja dari luar Bojonegoro di proyek migas jangan sampai terjadi. Mengingat angka pengangguran di Bojonegoro masih tinggi.
Agenda pembahasan 11 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/1/2017) harus tertunda. Pasalnya belasan Raperda tersebut masih berada di Provinsi Jawa Timur.
Panjangnya jalan dan luasnya daerah Kabupaten Bojonegoro, memerlukan pembangunan jalan memerlukan kombinasi. Pasalnya jalan-jalan di Kota Ledre terbagi beberapa lokasi, seperti jalan lingkungan, jalan kecamatan dan yang lainnya.
Pasca keluarnya surat persetujuan hasil pelaksanaan tender pengadaan Engineering Procurement and Construction (EPC) Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak lama lagi secara formal operator Unitisasi Lapangan Gas JTB, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) akan mengumumkan ke publik. Oleh karena itu, berbagai pihak berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan.
Untuk memaksimalkan pengelolaan dana migas, dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahsan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi Migas (DAM) Kabupaten Bojonegoro. Namun meskipun sudah dibentuk tim, tetapi masih menunggu penentuan ketua panitia khusus (Pansus).
Tidak adanya aturan terkait Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemkab untuk menariknya.
Setelah melalui beberapa kali pembahasan dan menggelar Focus Group Discusion (FGD), untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tahun 2016, rencannya dalam waktu dekat ini 10 Raperda tersebut akan segera disahkan.