Dalam rapat paripurna II/Penutup DPRD Bojonegoro dengan acara penetapan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Bojonegoro tahun 2016, Senin (31/1/2017), tiga pimpinan DPRD tidak hadir. Ketiganya berhalangan karena ada urusan partai.
Ada sebanyak 72 perangkat desa yang kosong di Kecamatan Kanor. Jumlah tersebut yang nantinya bisa diisi masyarakat yang ingin mencalonkan perangkat desa.
Pemohon legalisir data diri (KTP, KK, Akta Lahir) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro meningkat.
Menjelang pendaftaran penerimaan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, peserta kursus komputer di Kabupaten Bojonegoro mulai naik.
Tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro dirasa terkesan dipaksakan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengkaji ulang rencana seleksi untuk pengisian perangkat desa tersebut.
Agenda rapat di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/7/2017), harus ditunda dua kali. Pasalnya wakil rakyat masih belum quorum sehingga pelaksanaannya harus menunggu beberapa anggota dewan lainnya.
Setelah menggelar hearing atau dengar pendapat dengan para Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) non-PNS se-Bojonegoro, mulai tingkat SD hingga SMA pada Rabu (7/6/2017), yang menuntut agar GPAI bisa mendapatkan pengakuan dengan bukti Surat Keputusan (SK). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro akan kembali mengagendakan hearing bersama guru agama tersebut.
Setelah melalui pembahasan, panjang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) HIV-AIDS dan Tuberculosis (TB) selangkah lagi akan disahkan. Hal itu setelah diadakannya rapat paripurna internal DPRD dengan acara penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut.
Keberadaan Proyek Jambaran Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, membuat DPRD melakukan persiapan. Seperti yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Migas Kementrian ESDM, Selasa (13/6/2017).
DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tentang perpanjangan jam sekolah dasar dan menengah atau yang biasa disebut sebagai Full Day School (FDS) dikaji ulang. Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut tidak mudah diterapkan di semua daerah.