Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan DPC PKB Bojonegoro untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat melalui penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, partai berlambang bola dunia itu menyembelih sebanyak 8 ekor sapi dan 17 ekor kambing yang tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro.
Penanganan laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto atau SP terus bergulir. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur mulai melakukan pendalaman dengan memeriksa pelapor berinisial MH di Mapolres Bojonegoro, Senin (25/5/2026).
Penguatan ekonomi desa dalam beberapa tahun terakhir semakin menuntut hadirnya kebijakan yang tidak berhenti pada pemberian bantuan atau peningkatan produksi, melainkan mampu membangun keterhubungan yang lebih konkret antara masyarakat desa dan pasar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro inisial SP dilaporkan ke Polda Jawa Timur atas dugaan penggunaan ijazah Strata 1 (S1) palsu.
Puluhan proyek pengairan di Kabupaten Bojonegoro terancam molor. Penyebabnya, lambannya penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang membuat pekerjaan infrastruktur perairan belum bisa dieksekusi.
Sebanyak 50 guru madrasah yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro resmi bertolak menuju DKI Jakarta, Selasa (19/5/2026) siang.
Sebanyak 50 guru madrasah yang tergabung dalam Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro resmi bertolak menuju DKI Jakarta, Selasa (19/5/2026) siang.
Sebanyak 85 titik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bojonegoro resmi beroperasi. Operasional puluhan koperasi itu, diresmikan secara nasional oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Sabtu (16/5/2026) di Kabupaten Tuban.
Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Gerakan Beternak Ayam Mandiri (Gayatri) di Kabupaten Bojonegoro dikabarkan menjual kandang dan ayam yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi terhadap program Gerakan Beternak Ayam Mandiri (Gayatri). Sebab, program yang digarap Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) ini, keuntungannya tidak realistis bagi keluarga penerima manfaat (KPM).