Setelah hasil ujian perangkat desa yang dilaksanakan serentak pada 26 Oktober 2017, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro mengawali pelantikan perangkat desa (pemdes) baru. Pasalnya beberapa kecamatan lainnya belum mengadakannya.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro dan dugaan mempengaruhi pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) berbuntut panjang. Pasalnya Polres Bojonegoro juga akan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diduga ikut ke Semarang.
Menyikapi aduan kepala desa (Kades) dan calon perangkat desa yang mengikuti seleksi pengisian perangkat desa serentak di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017). Terkait permintaan pemerintah desa agar Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban diberikan pihak desa.
Pasca pengakuan dua anggota DRPD Kabupaten Bojonegoro yang membenarkan menemui Universitas Negeri Semarang (UNNES), namun mengajak tiga perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Sehingga Badan Kehormatan (BK) legislatif di Kota Ledre menyikapi tindakan anggotanya.
Setelah proses pendistribusian soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) pagi. Para peserta dipastikan hanya mempunyai waktu 90 menit untuk mengerjakan soal tersebut.
Untuk mensukseskan pengisian perangkat desa yang akan digelar, seluruh tim panitia pengisian perangkat diundang untuk menghadiri penandatanganan kerjasama Universitas Semarang (Unes) yang dilaksanakan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Kamis (28/9/2017) siang.
Meskipun sudah dibuka pendaftaran pengisian perangkat desa, beberapa desa tidak lebih dua calon perangkat desa yang mendaftar. Jika sampai perpanjangan pendafataran dibuka, masih tidak ada pendaftar dipastikan pengisian perangkat ditunda.
Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk penentuan pihak ke tiga. Rencananya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersiap melakukan seleksi perangkat desa serentak di Kota Ledre bulan Oktober mendatang.
Rencananya soal yang digunakan ujian perangkat desa serentak 2017 di Kabupaten Bojonegoro akan disimpan di Polres Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan untuk mengamankan soal dan menjaga transparansi serta akuntabel dalam proses pengisian perangkat tersebut.
Keberadaan Tim Kabupaten dipastikan tidak bisa intervensi dalam proses pengisian perangkat desa serentak. Pasalnya tim yang beranggotakan eksekutif dan legislatif tersebut hanya memfasilitasi proses tersebut.