Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Sebab, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah, menyerahkan bantuan jamban kepada Kepala Desa Meduri yang nantinya akan diberikan kepada 83 KK masyarakat Desa Meduri, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan tengah menyiapkan program sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Program ini merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hidup sehat dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.
Satu lagi tokoh asal Kota Migas, Kabupaten Bojonegoro meraih gelar doktor di bidang hukum dari kampus ternama, yakni Universitas Airlangga.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan merencanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) guna terwujudnya lingkungan yang bebas ODF (Open Defecation Free) atau buang air besar sembarangan.
Perhutanan sosial merupakan salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar tanpa merusak hutan. Namun permasalahan klasik selalu muncul di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Bojonegoro, Tuban dan Lamongan
Hutan adalah aset sekaligus anugerah yang dimiliki Indonesia, namun 36,7 persen penduduk miskin Indonesia berada di kawasan sekitar hutan. Di samping permasalahan kemiskinan, deforestasi turut menjadi masalah lingkungan yang besar dihadapi oleh Pemerintah.
Salah satu Non Government Organization (NGO) di Bojonegoro, Institute Development of Society (IDFoS) Indonesia, gelar Diskusi Reboan terkait perumusan kebijakan pelayanan pelayanan sampah yang baik, bertanggung jawab dan terintegrasi di Kabupaten Bojonegoro, Rabu (9/9/2020).
Luar biasa. Sebuah "rekor dunia" tumbang di Indonesia. Hanya dalam waktu tiga hari Jaksa dan Hakim di 303 Kejaksaan Negeri/Pengadilan di Indonesia menyidangkan 1.509 perkara secara online. Tepatnya pada 26, 30 dan 31 Maret 2020.
Video conference (Vicon) adalah sarana efektif komunikasi pimpinan dengan jajaran di daerah. Di Kejaksaan, Vicon baru bisa menghubungkan Kejagung dengan Kejati. Untuk para Kajari, bila ada Vicon harus "ngumpul" di Kejati. Ini jadi kurang efektif. Saatnya diubah. Vicon harus sampai Kejari. Bisakah?