Pelaksanaan ujian perangkat desa akan digelar serentak, nantinya akan dilaksanakan di sekolah masing-masing yang ada di kecamatan. Pelaksanaan ujian tersebut, minimal akan menggunakan satu SMP Negeri di tiap kecamatan.
Kedatangan tim evaluator pengisian perangkat desa yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (UNNES), hanya Ketua Komisi A dan Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Padahal, dalam tim tersebut selain legislatif, juga ada IDFoS Indonesia dan Bojonegoro Institute. Namun kedatangan dua legislator tersebut bersama perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD).
Beredarnya kabar kedatangan oknum yang menemui pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) diakui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Namun pertemuan tersebut terkait beberapa agenda kesiapan pihak ke tiga dalam melaksanakan pengisian perangkat desa.
Setelah mendapatkan laporan adanya oknum yang menemui Pembantu Rektor II universitas Negeri Semarang (UNNES), yang mengatasnamakan Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro, proses terus berjalan. Termasuk mengadakan gelar perkara terkait dugaan tersebut.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro masih terus bergulir dan bahkan belakangan ini makin memanas. Dugaan “jago” titipan menyeruak ke publik, dan bahkan indikasi itu secara terang diakui Bupati Bojonegoro, Suyoto dan meminta seluruh masyarakat turut serta mengawasi.
Selain nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro yang diduga digunakan menemui pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes), untuk meloloskan calon, nama Bupati Bojonegoro, Suyoto juga sudah mendengar namanya dipakai melobi pihak ketiga dari perguruan tinggi di Semarang itu.
Adanya oknum yang menemui pembantu Rektor II Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang mengaku utusan Kapolres AKBP Wahyu Sri Bintoro, membuat geram. Sehingga Kapolres Wahyu akan segera memanggil oknum tersebut.
Proses pengisian perangkat desa serentak 2017, Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro menjamin keamanannya termasuk kebocorannya. Namun ada seseorang oknum yang menemui pembantu Rektor II Universitas Negeri Semarang (UNNES), yang mengaku utusan Kapolres Wahyu.
Adanya kabar membayar untuk menjadi perangkat desa, membuat Polres Bojonegoro ambil sikap. Termasuk menindak pemberi dan penerima suap, jika terbukti melakukan hal yang menodai kepercayaan masyarakat tersebut.
Dalam video conference (vicon) lingkup kepolisian, mendengarkan dan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.