Industri Kecil Menengah (IKM) pedesaan terus tumbuh, hal itu ditunjang dengan banyaknya pelatihan untuk masyarakat agar bisa semakin aktif dan kreatif, untuk bisa terus menciptakan inovasi produk yang beragam, dan pastinya bisa meningkatkan pendapatan.
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Setelah proses seleksi dan pengumuman pengisian perangkat desa seretak selesai, masih menyisakan kegelisahan bagi para calon, terutama yang mendapat nilai tertinggi. Pasalnya dikhawatirkan ada penarikan dari pemerintah desa yang beralasan untuk biaya pelantikan.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro dan dugaan mempengaruhi pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) berbuntut panjang. Pasalnya Polres Bojonegoro juga akan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diduga ikut ke Semarang.
Meskipun pengoreksian menggunakan alat scanner, tidak membuat peserta pengisian perangkat desa serentak bernafas lega. Pasalnya ada beberapa peserta yang mengadu, karena nilainya muncul nol setelah pengoreksian di SMT oleh UNNES dan diumumkan panitia.
Beberapa tim desa pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan membawa pula Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi. Hal itu disepakati dalam pertemuan tim desa di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017).
Pasca pertemuan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017), ditindak lanjuti dengan pertemuan panitia tim desa. Seluruhnya dihadirkan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017), terkait Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi.
Menyikapi aduan kepala desa (Kades) dan calon perangkat desa yang mengikuti seleksi pengisian perangkat desa serentak di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017). Terkait permintaan pemerintah desa agar Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban diberikan pihak desa.
Hasil test perangkat desa yang dilaksanakan serentak kemarin, Kamis (26/10/2017) ada beberapa nilai yang muncul dengan nilai 0. Peserta pastinya sangat menyesalkan keadaan ini, karena momen seperti ini yang ditunggu-tunggu, namun hasilnya malah tidak sesuai harapan.
Untuk memfasilitasi pengaduan pasca tes calon perangkat desa, Polres Bojonegoro membuka posko aduan. Sehingga masyarakat yang merasa dirugikan atau dicurangi bisa melapor kepada petugas di Kantor SPKT Polres Bojonegoro.