Kabupaten Bojonegoro telah menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak tahun 2019. Jumlahnya tidak main-main, selama hampir 7 tahun ini sekitar Rp14,3 triliun.
Sampai Agustus 2025, pendapatan yang masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih didominasi sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga begitu, dari pungutan tanah sekitar Migas tertinggi.
Di balik upaya memenuhi kebutuhan energi nasional, ada tantangan yang tak selalu tampak di permukaan, seperti halnya urusan pertanahan. Bagi industri hulu minyak dan gas bumi, tanah bukan sekadar lokasi pengeboran, tetapi fondasi dari seluruh aktivitas strategis yang mendukung ketahanan energi Indonesia.
Pemerintah Pusat dikabarkan akan mengucurkan tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Bojonegoro senilai Rp860 Miliar. Namun, tambahan DBH ini belum tercantum di Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024 yang telah disahkan pada 21 September 2023 lalu.
Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil tembakau. Terdapat lumayan banyak industri pabrik/perusahaan rokok, sehingga turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2020 mendatang, nantinya cukup berdampak pada postur APBD Bojonegoro. Selama ini postur anggaran APBD didapat paling banyak dari DBH Migas. Dengan adanya penurÂunan DBH migas, BPKAD Bojonegoro memastikan program skÂala prioritas bakal diutamakan lebih dulu dalam pemÂbangunan Bojonegoro.
Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang akan diterima Kabupaten Bojonegoro diprediksi akan turun dan nominalnya sangat jauh sekali dari DBH saat ini.
.jpg)
President Director (Presdir) PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, disertai Pimpinan Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisjam melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asset 4 General Manager Agus Amperianto, VP Legal Relation Edy Sunaedy, Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyar dan Assisten Dua Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono.
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. DBH Migas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2,6 triliun lebih (Rp2.668.110.378.000).
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro berharap politik anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pro dengan rakyat. Pasalnya, masyarakat daerah penghasil harus sejahtera.