Hingga saat ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro belum menetapkan tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang Inspektorat Bojonegoro dalam penggunaan anggaran tahun 2015-2017 senilai Rp8 miliar. Saat ini, pihak Kejari masih ingin mempertajam saksi-saksi.
Selama dua jam, yakni pukul 11.00-13.00 WIB, Minggu (6/1/2019), Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menggelar aksi penggalian dana. Kegiatan tersebut untuk membantu korban bencana tsunami di Banten dan Lampung.
.jpg)
Anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang bersumber dari APBD Jatim 2018 untuk guru madrasah diniyah dan santri se-Jawa Timur mencapai Rp11,5 miliar memang sudah bisa dicairkan oleh lembaga masing-masing. Namun, sangat disayangkan dari total itu ada Rp212 juta lebih yang tidak bisa dicairkan untuk 12 Madin.
12 Lembaga Madrasah Diniyah (Madin) dipastikan tak akan mendapat Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018. Hal itu disebabkan karena lembaga itu masih ada beberapa kesalahan teknis, sehingga pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro tidak bisa mencairkan bantuan.
Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah direkap oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bojonegoro, Rabu (3/12/2019).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro telah mengumumkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), Kamis (3/12/2018).
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bojonegoro, Hanafi, enggan membeberkan anggaran Dana Hibah dan Bansos APBD 2018 lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Alasannya, tidak mengetahui jumlah anggarannya.
Sebagai rangkaian tahapan proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro menerima laporan dana kampanye dari partai dan juga Tim Sukses (Timses).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.
Legal Opini (LO) yang diminta dan sudah dijawab oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, hanya berkaitan dengan penerimaan Dana Hibah APBD tahun 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta.