Setelah hasil ujian perangkat desa yang dilaksanakan serentak pada 26 Oktober 2017, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro mengawali pelantikan perangkat desa (pemdes) baru. Pasalnya beberapa kecamatan lainnya belum mengadakannya.
Saat ini Kabupaten Bojonegoro, di era kepemimpinan Bupati Suyoto banyak mendulang prestasi. Salah satunya masuk 15 besar kabupaten dengan Open Goverment Patnership atau keterbukaan pemerintahan skala nasional.
Setelah direstui DPP PPP untuk maju dalam Pilkada 2018, melalui surat tugas resmi partai berlambang Ka'bah. Pudji Dewanto yang akrab dipanggil Kang PD sudah menyiapkan partai koalisi untuk berdampingan dalam Pilkada serentak 28 Juni 2018.
Peluang Pudji Dewanto dalam maju dalam Pilkada Bojonegoro 2018 semakin terbuka, setelah DPP PPP memberikan surat tugas pada Kang PD sebutan akrab Pudji Dewanto. Meskipun belum rekomendasi, partai berlambang ka'bah memberikan tugas Kang PD untuk mencari partai koalisi dan pasangannya.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (DPP) secara resmi memberikan surat tugas pada Pudji Dewanto atau kang PD. Hal itu ditandai dengan ditunjukkannya surat tugas bernomor 1472/TG/DPP/2017 yang ditandatangani H. M. Arwani Thomafi, wakil ketua umum dan sekretaris jendral H. Arsul Sani, SH, M.Si tertanggal 25 Oktober 2017.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro dan dugaan mempengaruhi pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) berbuntut panjang. Pasalnya Polres Bojonegoro juga akan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diduga ikut ke Semarang.
Puluhan wartawan berbagai media online dan cetak berkumpul di Lesehan Hatmi Basra ngopi bareng Cabup Cawabup Bojonegoro, Kuswiyanto-Basuki.
Menyikapi aduan kepala desa (Kades) dan calon perangkat desa yang mengikuti seleksi pengisian perangkat desa serentak di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017). Terkait permintaan pemerintah desa agar Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban diberikan pihak desa.
Pasca pengakuan dua anggota DRPD Kabupaten Bojonegoro yang membenarkan menemui Universitas Negeri Semarang (UNNES), namun mengajak tiga perwakilan Asosiasi Kepala Desa (AKD). Sehingga Badan Kehormatan (BK) legislatif di Kota Ledre menyikapi tindakan anggotanya.
Setelah proses pendistribusian soal pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (26/10/2017) pagi. Para peserta dipastikan hanya mempunyai waktu 90 menit untuk mengerjakan soal tersebut.