Setelah tiga hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro melakukan verifikasi partai politik (Parpol). Namun parpol yang diverifikasi itu jika masih ada kekurangan, akan diberikan kesempatan untuk perbaikan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Soehadi Moeljono yang maju menjadi Bakal Calon Bupati Bojonegoro, dipastikan posisinya akan diisi pelaksana tugas (plt). Dimungkinkan posisi strategis di lingkup Pemkab Bojonegoro itu akan diisi Nurul Azizah, yang kini menjabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro.
Pesta demokrasi masyarakat Bojonegoro yang akan dilaksanakan bulan Juni 2018 mendatang, dengan memilih Bupati dan Wakil Bupati untuk periode 2018-2023, diharapkan semua masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, tidak terkecuali anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bojonegoro.
Jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kabupaten Bojonegoro, potensi konflik dimungkinkan saja terjadi. Sehingga Foum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bojonegoro berkomitmen bersama untuk menjaga stabilitas daerah.
Dari empat bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan bertarung di Pilkada Bojonegoro 2018, pasangan Anna Muawanah dan Budi Irawanto tercatat paling tajir atau memiliki harta melimpah dibanding pasangan lain. Itu terlihat dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Petugas panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP) diimbau untuk melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara benar dan sungguh-sungguh. Sehingga diperoleh data pemilih secara utuh.
Kampanye di media sosial (Medsos) dimungkinkan akan dilakukan pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati, tetapi akun Medos para calon tersebut harus terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun KPU tidak membatasi jumlah Medsos yang digunakan Paslon untuk berkampanye di dunia maya itu.
Menjelang pelaksanaan Pilkada 2018, berbagai upaya dan persiapan dilakukan Polres Bojonegoro, untuk menciptakan Pilkada yang aman dan kondusif. Salah satunya dengan melakukan pemeriksaan kendaraan dinas (Randis) baik itu roda empat maupun roda dua yang dipakai anggota.
Sesuai Perbup Nomor 31 Tahun 2017 tentang lokasi yang dilarang untuk atribut. Banner sosialisasi minimal harus berjarak lebih dari 10 meter dari sekolah.
Setelah pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup) dan Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), suara nyaring terkait dengan latar belakang pasangan terdengar di masyarakat. Bahkan, tidak sedikit yang menyoroti lahir Bojonegoro atau tidak.