Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Bojonegoro yang baru terbentuk pada 2026 mulai memetakan berbagai persoalan strategis daerah untuk dijadikan bahan kajian riset dan inovasi implementatif. Hasil riset tersebut nantinya akan menjadi dasar rekomendasi bagi kepala daerah dalam mengambil kebijakan yang selaras dengan target pembangunan daerah dalam RPJMD.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan mutasi dan rotasi lima pejabat teras di lingkungan pemerintahan daerah. Namun, dibalik mutasi tersebut, menyisakan empat kursi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kosong.
Lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bojonegoro mengalami kekosongan usai mutasi bergulir. Kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama itu, kini diisi Pelaksana Tugas (Plt) sembari dilakukan lelang jabatan maupun mutasi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih menyisakan sejumlah jabatan strategis yang belum terisi. Tercatat, lima kursi kepala organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Sekretaris DPRD (Sekwan), hingga kini belum memiliki pejabat definitif dan akan segera diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi membentuk lembaga baru bernama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal ini, merupakan komitmen pemerintah untuk menentukan kebijakan berdasarkan riset dan data yang mendalam.
Sebanyak 5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Kecamatan Ngambon, menerima 9 ton benih jagung hibrida.