Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 nyaris mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Dari target 80 persen, Pemkab berhasil menyerap 79 persen.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mendapatkan penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2021 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan diterima oleh Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).
Pemkab Bojonegoro tengah menganggarkan Rp 1,5 triliun pada fungsi pendidikan di P-APBD 2022. Termasuk Dana Abadi Pendidikan, keseriusan ini dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bojonegoro.
.jpg)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tak hanya sukses meraih berbagai penghargaan pada tahun 2021. Namun juga mampu menunjukkan hasil kinerjanya, seperti pada momen tutup tahun ini Pemkab Bojonegoro sukses merealisasikan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 122,78%.
Bidang tanah aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang belum sah memiliki bersertifikat masih ada ratusan bidang. Masih adanya ratusan bidang tanah yang belum bersertifikat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, telah melakukan pengajuan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro.
Aksi demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bojonegoro, kemarin ditanggapi langsung Pemkab Bojonegoro.
Minggu (12/5/2019) dini hari kemarin, terdapat tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial MHR (32), BLP (23) dan MAS (23) sedang terpergok minum-minuman keras di sebuah kontrakan di Desa Campurrejo, Kecamatan Bojonegoro pada pukul 01.00 WIB bersama seorang perempuan berinisial MAN (25), salah satu SPG rokok.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 telah cair 100 persen. Hal itu menyusul dicairkannya ADD tahap tiga oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro sebanyak Rp47.416.399.640 atau 25%.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan membeberkan data serapan anggaran Operasi Perangkat Dinas (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disemprit oleh OPD.