Tanah asset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang jumlahnya ratusan tersebar di berbagai wilayah Bojonegoro, seluruhnya belum bersertifikat. Untuk itu pada tahun 2018 ini, tanah asset tersebut akan diajukan ke Badan Pertanahaan Nasional (BPN) Bojonegoro untuk pengajuan pembuatan sertifikat.
Keterlambatan Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 setiap sekolah, memang diakui oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro. Sebab, LPJ itu dilaksanakan di pertengahan tahun.
Dalam rangka memvalidasi data pengelolaan aset daerah dan penyusunan data aset Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro. Menggelar acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Rekonsiliasi Aset Tetap dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) Pemkab Bojonegoro tahun 2017 di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro, Selasa (30/1/2018).
Selama dua hari tanggal 13 dan 14 Desember Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Ruang Angling Dharma. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono.
Transaksi kredit di Bojonegoro mayoritas menggunakan agunan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Barang jaminan yang kecil dan tidak terlalu dibutuhkan saat di rumah itu mendominasi sampai 80 persen dibanding jaminan lainnya.
Meskipun sudah memasuki tahun anggaran 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bojonegoro belum menghitung serapan anggaran ditahun 2016. Pasalnya belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pertanggung jawaban kegiatannya.
Pemerintah akan menerapkan tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat pada 6 Januari 2017.
Memasuki tahun 2017, semua pos anggaran tahun 2016 harus sudah terserap seluruhnya. Pasalnya jika tidak terserah akan kembali ke kas daerah.