Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, Ibnu Soeyuti menanggapi belum terbayarnya rekanan kontraktor yang sudah menyelesaikan proyek pada tahun 2018.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2018 cukup besar. Sekitar Rp 2,3 triliun yang saat ini ada di Kas Daerah (Kasda). Rencananya, bakal diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Minggu ke tiga Januari 2019 ini.
Anggaran Dana Desa (ADD) 2018 telah cair 100 persen. Hal itu menyusul dicairkannya ADD tahap tiga oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro sebanyak Rp47.416.399.640 atau 25%.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, M Ibnu Suyuti enggan membeberkan data serapan anggaran Operasi Perangkat Dinas (OPD) hingga November 2018. Alasannya, takut disemprit oleh OPD.
Sebanyak 79 lembaga Madrasah Diniyah (Madin), dipastikan gagal tidak bisa menerima Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2018 ini, karena ada beberapa kendala.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, telah mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap ke dua.
Badan Pengololaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Bojonegoro selain menganggarkan Gaji bulanan dan Gaji 14 di bulan Juni, juga menganggarkan tunjangan bagi kinerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 5,6 milyar rupiah.
Pihak Badan pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro menduga minimnya desa atau kecamatan yang belum menyerahkan data nama siswa Penerima dana DAK Pendidikan karena Pemdes kurang greget. Terbukti hingga kini DAK Pendidikan yang sudah tercairkan baru 6 kecamatan.
Asupan modal untuk usaha sangatlah dibutuhkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, tidak heran jika produk perbankan berupa pinjaman atau kredit modal usaha menjadi pilihan untuk memperoleh modal.
Masih belum sepenuhnya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 ke Dinas Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (DPKAD), nantinya akan berdampak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan diterima.