Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Apel Gelar Pasukan Dan Peralatan dalam rangka antisipasi menghadapi bencana alam tahun 2021 di Wilayah Jawa Timur. Senin, (25/10/2021).
.jpg)
BPJS Kesehatan memiliki layanan yang diberi nama Primary Care atau PCare BPJS Kesehatan. Layanan ini dibuat dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyrakat yang menggunakannya.
.jpg)
Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) tahun 2021 akan segera cair. Proses pencairan langsung diberikan kepada lembaga penerima di Kabupaten Bojonegoro selama setahun.
Pemerintah terus melakukan upaya percepatan vaksinasi Covid-19. Untuk mendukung langkah tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi P-Care Vaksinasi Mobile yang diujicobakan di 10 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
Sesuai dengan instruksi dan kesepakatan MoU yang dibuat antara PW NU Jatim dan bidang lembaga wakaf NU Jatim serta Badan Pertanahan Nasional, kini diadakan penandatanganan kerjasama untuk percepatan pensertifikatan tanah wakaf dan tanah muluk Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, mencatat sebanyak 15 Desa di Kabupaten Bojonegoro tengah mengalami kekeringan. Pihaknya berupaya menyalurkan ratusan tangki air bersih untuk wilayah terdampak kekeringan.
.jpg)
Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
Sebanyak 67 keluarga penerima manfaat (KPM) program bantuan pangan nontunai (BPNT) Daerah bersuka cita. Pasalnya pendistribusian BPNTD tahap pertama, periode tiga dilaksanakan di dua Kecamatan. Yakni Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Kedewan, bantuan tersebut berupa beras 12,5 kilogram dan telur satu kilogram.
Mulai tahun depan, sistem kelas bagi pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal dihapus. Sebagai ganti, hanya akan ada satu kelas bagi setiap peserta, yakni kelas standar.
Pemerintah akan menerapkan kelas standar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sehingga dengan adanya kelas standar ini, maka sistem kelas 1, 2, dan 3 yang berlaku dalam program BPJS Kesehatan akan dihapuskan.