Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan poros desa di Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, mulai menjadi perhatian. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kini mendalami dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp2,7 miliar tersebut.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada eks Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiharto, dalam perkara dugaan korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan Tahun Anggaran 2021.
Eks Kasatpol-PP Bojonegoro, Heru Sugiarto dituntut penjara enam tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Kecamatan Padangan tahun 2021.
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, berinisial STR, ditetapkan tersangka dugaan korupsi APBDes hingga BKKD oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, Senin (4/5/2026).
Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, STR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro dalam dugaan kasus korupsi pengelolaan dana desa, Senin (4/5/2026) petang.
Sejumlah warga Desa Klino, Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, melaporkan dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan jalan rigid beton yang didanai melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (22/4/2026).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro menerima pembayaran uang denda sebesar Rp200 juta dari salah satu terpidana kasus korupsi Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2023 di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Senin (20/4/2026).
Pembangunan jalan poros desa di Kabupaten Bojonegoro melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 resmi memasuki batas akhir pada 31 Maret 2025.
Program pembangunan infrastruktur desa melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Kabupaten Bojonegoro tengah menjadi sorotan. Setidaknya, belasan laporan dugaan penyimpangan proyek mulai berdatangan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Penanganan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.