Setelah proses seleksi dan pengumuman pengisian perangkat desa seretak selesai, masih menyisakan kegelisahan bagi para calon, terutama yang mendapat nilai tertinggi. Pasalnya dikhawatirkan ada penarikan dari pemerintah desa yang beralasan untuk biaya pelantikan.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro dan dugaan mempengaruhi pihak Universitas Negeri Semarang (UNNES) berbuntut panjang. Pasalnya Polres Bojonegoro juga akan memeriksa anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang diduga ikut ke Semarang.
Dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro terus diselidiki. Termasuk beberapa orang yang mendatangi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang diindikasi mencoba mempengaruhi pihak ketiga untuk meloloskan para calon perangkat desa yang dikehendakinya.
Meskipun pengoreksian menggunakan alat scanner, tidak membuat peserta pengisian perangkat desa serentak bernafas lega. Pasalnya ada beberapa peserta yang mengadu, karena nilainya muncul nol setelah pengoreksian di SMT oleh UNNES dan diumumkan panitia.
Beberapa tim desa pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan membawa pula Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi. Hal itu disepakati dalam pertemuan tim desa di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017).
Pasca pertemuan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017), ditindak lanjuti dengan pertemuan panitia tim desa. Seluruhnya dihadirkan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017), terkait Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi.
Menyikapi aduan kepala desa (Kades) dan calon perangkat desa yang mengikuti seleksi pengisian perangkat desa serentak di DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017). Terkait permintaan pemerintah desa agar Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban diberikan pihak desa.
Hingga kini, belum ada kejelasan terkait keinginan Pemerintah Desa (Pemdes) yang meminta Lembar Jawaban Kerja (LJK) dan kunci jawaban pengisian perangkat. Sebelumnya, ada kepala desa dan calon perangkat desa datang ke Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017).
Beberapa kepala desa (Kades) dan peserta pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro mengadu ke DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jumat (27/10/2017). Belasan orang tersebut diterima di Ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, oleh Komisi bersama Asisten I Pemkab Bojonegoro, Djoko Lukito dan Kepala DPMPD Kabupaten Bojonegoro, Djumari.
Meskipun pelaksanaan pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah selesai dikoreksi dan diumumkan, namun munculnya nilai nol membuat masyarakat maupun peserta mempertanyakan keabsahan hasil penilaian tersebut.