Setelah prosesi persidangan berkali-kali, sidang gugatan pengisian perangkat desa di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Kamis (7/6/2018) memasuki agenda pembacaan putusan. Hasilnya gugatan pengisian perangkat desa ditolak majlis hakim.
Sidang gugatan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro kembali digelar di Pengadilan Negeri Bojonegoro, Rabu (25/4/2018), dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi.
Sidang lanjutan gugatan pengisian perangkat desa serentak telah dibuka, Rabu (21/3/2018) di Ruang Kartika, Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, penggugat terkait seleksi perangkat desa tidak hadir dalam sidang tersebut.
Sidang gugatan pengisian perangkat desa di Bojonegoro memasuki pembuktian barang bukti surat dari tergugat, Selasa (13/2/2018) di ruang Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro.
Setidaknya masih ada sebanyak tujuh desa di Kabupaten Bojonegoro yang belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga, setelah adanya Surat Peringatan (SP) 2 beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro kembali melayangkan SP 3 kepada desa yang belum melantik tersebut.
Meskipun sudah dikeluarkan Surat Peringatan (SP) 2 yang ditandatangani Bupati Bojonegoro, Suyoto untuk melantik perangkat desa terpilih, namun masih ada tujuh desa yang belum melantik. Sehingga tujuh kepala desa tersebut akan menerima SP 3 dalam waktu dekat ini.
Bupati Bojonegoro Suyoto memberikan motivasi dan materi yang bertajuk "How Bojonegoro is Building Trust With Our Citizens " kepada perangkat desa baru, di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Aparatur Pemerintah Desa (hasil pengisian perangkat desa yang digelar tahun 2017) ini mengikuti kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD), Senin (12/2/2018) di Pendopo Malowopati.
Perangkat desa baru yang sudah dilantik, mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dan pemahaman tugas fungsinya di pemerintahan desa. Sehingga mengetahui tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai perangkat desa dalam membantu pemerintahan di desa.
Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak eksepsi (keberatan) yang dilakukan tergugat II (Khamim) selaku ketua tim pengisian perangkat desa serentak tingkat kabupaten. Penolakan itu setelah dilakukan putusan sela pada Selasa (6/2/2018) kemarin.