Kepala Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras berencana akan melantik perangkat desa baru hasil seleksi beberapa waktu lalu. Padahal, seleksi perangkat dinilai cacat hukum oleh DPRD pada saat hearing dengan anggota dewan, Selasa (18/9/2018).
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro merekom hasil hearing terkait Pengisian Perangkat Desa (Perades) Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugiwaras, untuk membatakan hasil ujian, Selasa (18/9/2018) di Gedung DPRD Bojonegoro.
Polemik pengisian tes Perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras terus berlanjut. Kali ini Kepala Desa Glagahwangi, BPD, TIM seleksi perangkat menghadap Komisi A DPRD Bojonegoro untuk menyelesaikan masalah itu, Selasa (18/9/2018).
Kisruh terkait soal ujian pengisian perangkat desa di Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras masih bergulir, bahkan peserta yang mengikuti ujian pengisian perangkat desa belum menerima hasil ujian tersebut.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bojonegoro melakukan audiensi dengan Kepala Desa Glagahwangi, Tim Seleksi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa (18/9/2018) di ruang DPRD Bojonegoro.
Tes rekrutmen perangkat Desa Glagahwangi, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Kamis lalu (13/9/2018) di MA Walisongo berbuntut panjang. Pasalnya para peserta calon perangkat desa tak terima dengan hasil akhir.
Polemik kepala desa yang bersekukuh tak mau melantik perangkat desa yang terpilih hingga kini bisa dikatakan belum menemukan titik terang. Bahkan kasus tersebut berakibat kepada pemberhentian 6 Kepala Desa (Kades), yaitu Kades Kedungrejo Mustakim, Sumberrejo Santoso, dan Sukorejo Didik. Ketiganya masuk di Kecamatan Malo. Kemudian Kades Wotanngare, Kecamatan Kalitidu, Ali Mukti; Kades Kuniran, Kecamatan Purwosari, Masyudi, Kades Jatimulyo, Kecamatan Tambakrejo, Teguh Widarto.
Perangkat desa adalah salah satu komponen yang memiliki andil dalam kemajuan sebuah desa dan juga kesejahteraan rakyat di bawah komando Kepala Desa (Kades), seperti pembangunan infrastruktur, kepengurusan data kependudukan dan juga kesejahteraan masyarakat desa.
Guna menjaga keamanan dan kelancaran saat keberangkatan haji pada 29 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro akan mensterilkan jalur bus yang akan dilewati rombongan haji agar tidak terjadi kemacetan di satu titik.
Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro memutuskan tidak dapat menerima gugatan dari perserta pengisian perangkat desa. Putusan itu dilakukan saat sidang kemarin, Kamis (7/6/2018).