Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp5,783 triliun yang diusulkan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 sudah siap dicairkan. ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi VIII dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.
Kabar baik untuk guru dan dosen dibawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Agama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan dosen telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan penyebab tunjangan profesi atau sertifikasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan tersebut terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) hari ini sudah bisa dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN atau guru honorer yang belum memiliki sertifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai mencairkan secara bertahap Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama pada Sekolah, termasuk lulusan PPG 2025. Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG ini menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Yang ditunggu-guru guru di lingkungan madrasah di bawah nanungan Kementerian Agama akhirnya datang juga. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini.
Kemenag RI menindaklanjuti aspirasi guru madrasah swasta dengan mengusulkan 630 ribu formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kemenag juga memastikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang sempat terlambat pencairannya, akan dibayarkan.
Kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.
Pada kegiatan pembinaan dan pertemuan guru madrasah serta sosialisasi JKN-KIS, Kamis (10/8/2017) kemarin, di Aula Kemenag Bojonegoro, juga turut hadir Kuswiyanto, Anggota DPR RI dari Komisi VIII, para peserta sempat membahas terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG).