Kemenag Bojonegoro Jelaskan Penyebab Tunjangan Profesi Guru PPPK PAI Belum Cair

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan penyebab tunjangan profesi atau sertifikasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan tersebut terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Bojonegoro, H. Moh. Sholihul Hadi, menegaskan keterlambatan pencairan tidak dialami seluruh guru PPPK di bawah Kemenag.

"Kalau yang madrasah ini tidak ada masalah. Yang mengalami kendala adalah guru PPPK unsur PAI karena anggarannya memang tidak mencukupi," ujarnya kepada blokBojonegoro.com, Selasa (30/6/2026).

Menurut Sholihul, anggaran tunjangan profesi guru PPPK PAI yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi pembayaran hingga Maret 2026. Karena itu, Kemenag bersama Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur telah mengusulkan penambahan anggaran kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

"Usulan tambahan anggaran sudah diajukan. Informasinya, pada Juli ini akan ada kepastian apakah usulan tersebut disetujui atau tidak. Kalau sudah disetujui, Insyaallah pencairan akan segera kami proses," katanya.

Solihul mengatakan, kebutuhan tambahan anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp27 miliar. Namun, berdasarkan informasi sementara, alokasi dana yang tersedia masih jauh dari kebutuhan tersebut sehingga pemerintah pusat masih melakukan pembahasan.

"Kanwil sudah mengusulkan ke Direktorat Jenderal, kemudian diteruskan ke Kementerian Keuangan. Kami mendapat informasi usulan itu sedang dibahas dan mudah-mudahan segera mendapat persetujuan," ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut muncul karena adanya penambahan jumlah guru PPPK PAI yang lulus pada 2026, sementara penyusunan anggaran dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga kebutuhan tambahan belum terakomodasi.

"Anggaran tahun 2026 disusun pada 2025. Saat itu jumlah guru PPPK yang lulus belum sebanyak sekarang. Akibatnya, anggaran yang tersedia tidak cukup untuk menutup kebutuhan sampai akhir tahun," terangnya.

Meski demikian, Sholihul memastikan Kemenag Bojonegoro tidak menahan pencairan tunjangan profesi guru PPPK PAI.

"Bukannya kami tidak mencairkan. Kami hanya menunggu tambahan anggaran dari pusat. Harapannya pada Juli sudah ada kepastian sehingga pencairan bisa segera dilakukan," pungkasnya. [feb/mad]