Dewan Pendidikan Bojonegoro Resmi Dilantik, ATS dan Dampak Digitalisasi Jadi Sorotan
Anggota lengkap Dewan Pendidikan Bojonegoro usai dilantik (Foto: Istimewa)

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 resmi dilantik di Ruang Angling Dharma, lantai 2 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (25/6/2026). Kepengurusan baru tersebut langsung dihadapkan pada tantangan besar dunia pendidikan, mulai dari masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) hingga dampak perkembangan teknologi digital terhadap tumbuh kembang anak.

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, peran Dewan Pendidikan dinilai sangat penting dalam memberikan masukan strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bojonegoro.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius adalah masih adanya sekitar 4.500 anak yang masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS). Menurut Bupati, persoalan tersebut tidak bisa ditangani pemerintah daerah seorang diri dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan.

"Problematika ATS ini sangat rumit dan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah sendirian. Ini adalah PR bersama. Sebagai kepala daerah, tugas kami merumuskan kebijakan, namun kami butuh masukan konkret dan pertimbangan strategis dari Dewan Pendidikan," tegas Setyo Wahono.

Selain akses pendidikan, Bupati juga menyoroti tantangan baru yang muncul seiring perkembangan teknologi digital. Fenomena kecanduan gawai di kalangan anak-anak dan remaja dinilai perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat memengaruhi pola pengasuhan dan perkembangan generasi muda.

Karena itu, Setyo Wahono berharap Dewan Pendidikan mampu menghadirkan kajian, gagasan, dan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan pendidikan yang terus berkembang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati mengapresiasi komposisi Dewan Pendidikan yang terdiri dari berbagai unsur, mulai akademisi, praktisi pendidikan, media, hingga tokoh agama. Keberagaman latar belakang tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menghadirkan solusi yang lebih komprehensif.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030, Ahmad Ansaful Marom, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjalankan fungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurutnya, keberadaan anggota yang berasal dari berbagai profesi memungkinkan Dewan Pendidikan menjangkau aspirasi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Anfasul Marom menjelaskan bahwa fokus utama Dewan Pendidikan ke depan adalah mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan yang berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan akses pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, hingga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan.

"Kita tahu bahwa investasi di dunia pendidikan adalah investasi yang sering kali tidak tampak secara fisik atau instan, berbeda dengan infrastruktur. Hasilnya tidak bisa dinikmati hanya dalam waktu lima tahun. Kendati demikian, investasi masa depan ini harus kita mulai sejak dini," ungkapnya.

Ia menambahkan, membangun kualitas pendidikan membutuhkan energi, kesabaran, dan komitmen jangka panjang. Namun, langkah tersebut harus terus dilakukan demi menciptakan generasi Bojonegoro yang lebih unggul dan berdaya saing.

Pelantikan Dewan Pendidikan periode 2026-2030 menjadi awal dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan pendidikan. Dengan tantangan besar yang telah dipetakan, mulai dari ribuan anak yang belum mengakses pendidikan hingga dampak digitalisasi, kepengurusan baru diharapkan mampu menghadirkan rekomendasi dan langkah strategis untuk mendukung pembangunan SDM Bojonegoro secara berkelanjutan.[feb/mad]