Melimpahnya kekayaan minyak dan gas bumi (migas) di Kabupaten Bojonegoro, ternyata belum otomatis menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Persoalan keadilan dalam pembangunan daerah tersebut, menjadi sorotan dalam diskusi pemikiran Sosialisme Islam yang digelar DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, Sabtu (7/11/2026).
Program pembebasan pajak daerah tahun 2026 hadir kembali. Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026. Tak hanya itu, momen kali ini juga menghadirkan kemudahan pembayaran PKB melalui ritel modern maupun pembayaran digital.
Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro mulai memasang target untuk menghadapi pemilihan umum (pemilu) pada tahun 2029 mendatang.
DPRD Kabupaten Bojonegoro mulai membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang menyentuh sejumlah sektor strategis. Mulai dari tata kelola pemerintahan desa, ketertiban masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga arah pembangunan industri daerah untuk 20 tahun mendatang.
Perbedaan pandangan dalam forum besar seperti Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, perbedaan itu tidak semestinya mengganggu persaudaraan di antara warga Nahdliyin.
Masyarakat Jawa Timur diminta tidak menunda pemanfaatan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program yang memberikan sejumlah pembebasan dan keringanan tersebut akan berakhir pada 31 Agustus 2026.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro menyatakan sikap menolak penggunaan istilah "londo ireng" yang dikaitkan dengan wartawan dan jurnalis. Organisasi profesi tersebut menilai penyebutan itu berpotensi merendahkan martabat insan pers sekaligus menimbulkan kesalahpahaman masyarakat terhadap profesi jurnalistik.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro akan mengikuti pelantikan serentak pimpinan DPC PKB se-Indonesia untuk masa bakti 2026–2031. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam sosialisasi tersebut adalah kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik hingga tingkat bawah. Selain itu, KPU juga menyampaikan perkembangan kajian terkait kemungkinan penataan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu mendatang.
Fauzan Fuadi resmi ditetapkan sebagai Ketua Definitif Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bojonegoro untuk masa bakti 2026–2031, Kamis (11/6/2026).