Kesetaraan pembangunan di seluruh kawasan di Kabupaten Bojonegoro harus dilakukan, agar seimbang pemerataan kesejahteraan dan pengembangan. Sehingga daerah tertinggal yang ada di Kota Ledre perlu secepatnya dibangun untuk mensejahterakan masyarakat.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan parkir terus dikaji. Termasuk meminta masukan dan usulan dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Focus Group Discussion (FGD) II sesuai Raperda usulan Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di Hotel and Resto MCM Bojonegoro, Jumat (15/9/2017), yang difasilitasi UNS.
Dua narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro memperoleh remisi umum sebesar satu bulan dan bebas bertepatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72. Selain itu, ada 122 warga binaan masyarakat (WBP) yang juga memperoleh remisi umum.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengar pendapat (hearing) pagi ini, Senin (14/8/2017), bersama Paguyuban Kepala Desa di ruang paripurna DPRD. Hadir dalam hearing Wakil Komisi A Anam Warsito, Anggota DPRD Donny Bayu Setiawan dan Ali Mustofa.
Sepanjang sejarah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, baru pertama kali mengadakan pengujian kendaraan mobil dinas (Mobdin). Pengujian yang diadakan di PTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan (Dishub) Bojonegoro, Kamis (6/7/2017), ditemukan kendaraan yang tidak terawat.
embaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro mengajukan remisi lebaran Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah kepada 148 narapidana (napi). Dari jumlah itu remisi untuk 126 napi sudah turun, sedangkan 22 diantaranya masih harus menunggu.
Keberadaan Proyek Jambaran Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, membuat DPRD melakukan persiapan. Seperti yang dilakukan Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke Dirjen Migas Kementrian ESDM, Selasa (13/6/2017).
Dalam rangka pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten ke provinsi, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI) akan menggelar kunjungan kerja (kunker) spesifik di Kabupaten Bojonegoro.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro berharap Satpol PP dan Dinas Perijinan Kabupaten Bojonegoro segera menutup pasar modern di Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya proses pendirian pasar tersebut melanggar Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 4 tahun 2005.
Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro, sesuai keputusan DPRD tanggal 15 April 2017.