Tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) terkait pajak pendirian usaha di Bojonegoro dipertanyakan. Sebab, Kabupaten Bojonegoro kehilangan banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena seharusnya pajak pendirian usaha tersebut masuk ke kabupaten.
Para mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro yang menerima beasiswa bidik misi jaring aspirasi DPR RI Fraksi Gerindra sangat senang sekali. Namun Anggota DPR RI Komisi III, Wihadi Wiyanto meminta mahasiswa tidak menyalahgunakan beasiawa tersebut.
Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) IX Bojonegoro-Tuban, Wihadi Wiyanto membagikan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan yang diadakan di aula STIE Cendekia Bojonegoro, Jum'at (2/2/2018) itu diharapkan bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa yang ada di Kota Ledre.
Mantan Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mochtar Setyahadi yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2006-2007 senilai Rp13,2 miliar tidak mendapat remisi perayaan Hari Besar Natal.
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Senin (13/11/2017). Hal itu dilakukan terkait peredaran narkotika dan wakil rakyat dari Kota Ledre itu juga sudah mendorong terbentukntnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) di Bojonegoro.
Meskipun belum diketahui motif pembuangan bayi yang baru berusia tiga hari di Desa Sembung, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena masih diselidiki pihak kepolisian, tetapi ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro meminta masyarakat untuk merencakan kehamilan, agar penelantaran dan pembunuhan bayi tidak ada lagi.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi C, Sally Atyasasmi pelayanan dan ruangan kurang layak pada Puskesmas di Bojonegoro. Hal itu disampaikan saat rapat dengan Forum Mama Asih, sebagai forum peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Ledre yang baru-baru ini dibentuk.
Kesetaraan pembangunan di seluruh kawasan di Kabupaten Bojonegoro harus dilakukan, agar seimbang pemerataan kesejahteraan dan pengembangan. Sehingga daerah tertinggal yang ada di Kota Ledre perlu secepatnya dibangun untuk mensejahterakan masyarakat.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan parkir terus dikaji. Termasuk meminta masukan dan usulan dari masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Focus Group Discussion (FGD) II sesuai Raperda usulan Komisi D DPRD Kabupaten Bojonegoro di Hotel and Resto MCM Bojonegoro, Jumat (15/9/2017), yang difasilitasi UNS.
Dua narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bojonegoro memperoleh remisi umum sebesar satu bulan dan bebas bertepatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-72. Selain itu, ada 122 warga binaan masyarakat (WBP) yang juga memperoleh remisi umum.