Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Semester II Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Diseminasi Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029.
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sangat penting untuk dasar kebijakan daerah. Data tersebut mencakup kondisi kemiskinan, pengangguran, anak tidak sekolah, kepemilikan dan luasan tanah atau sawah masyarakat, hingga data pertumbuhan ekonomi daerah.
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Pembekalan Kader Bojonegoro Membangun (KBM) Tahun 2025 di kompleks SMAN Model Terpadu (SMAN MT) dan SMPN Model Terpadu (SMPN MT) Desa Sukowati, Kecamatan Kapas, Senin (15/12/2025).
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mendapat dukungan langsung dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Budiono, saat berkunjung ke Kantor PWI Bojonegoro, Senin (15/12/2025).
Ada satu syarat sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi, terutama di Beasiswa Keluarga Miskin. Yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro resmi menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro mencatat sejarah sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang dipercaya menjadi tuan rumah Gala Dinner dan Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik “KI Award” Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur.
Komitmen terhadap transparansi terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur melalui sarasehan bertajuk Medhayoh Keterbukaan Informasi Publik 2025.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak RSUD Temayang segera beroperasi. Sebab, bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp74,3 Miliar ini telah rampung dibangun. Namun, tak segera beroperasional.