Komisi E DPRD Jawa Timur menilai tingginya penyerapan anggaran pada perangkat daerah mitra kerja belum sepenuhnya berdampak terhadap penyelesaian persoalan strategis di bidang kesejahteraan rakyat. Karena itu, pemerintah daerah didorong melakukan evaluasi terhadap perencanaan anggaran, khususnya belanja pegawai, agar lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
Komisi C DPRD Jawa Timur mengapresiasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2025. Di sisi lain, Komisi C juga mendorong penguatan pengelolaan aset daerah sebagai upaya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan memperkuat tata kelola pemerintahan.
Komisi B DPRD Jawa Timur menilai kinerja perekonomian provinsi sepanjang 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat melampaui rata-rata nasional, dengan sektor pertanian, kelautan, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.
Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Mulai dari tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) belanja pegawai, melemahnya kondisi fiskal desa, hingga belum optimalnya implementasi program pencegahan dan pemberantasan narkotika menjadi catatan penting dalam laporan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Rangkaian panjang seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akhirnya mencapai tahap akhir.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) terus berupaya memperkuat keberlanjutan program GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri). Di tengah kondisi harga pakan ternak yang masih tinggi dan harga telur yang mengalami penurunan, Disnakkan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membantu para peternak penerima manfaat program.
Di tengah tingginya volume sampah yang terus masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), warga Desa Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, dibekali keterampilan mengolah sampah organik menjadi kompos dan budidaya magot. Pelatihan yang digelar di TPS 3R Srawung Makmur, Rabu (1/7/2026), ini diharapkan mampu mengurangi sampah dari sumber sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Kekosongan lima kursi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ojonegoro segera terisi. Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama resmi mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka dan kompetitif untuk lima jabatan strategis tahun 2026.
Ada 113 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima SK pensiun terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juli hingga 1 September 2026. Penyerahan SK pensiun digelar di ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (30/6/2026).
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memberikan evaluasi tegas terhadap pelaksanaan Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega Tahun Anggaran 2025.