Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memberikan evaluasi tegas terhadap pelaksanaan Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, dan Kolega Tahun Anggaran 2025.
Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke-78 tahun 2026 menjadi panggung apresiasi bagi para ASN di seluruh Indonesia. Patut berbangga, ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Inspektur Pembantu (Irban) Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Rahmat Junaidi berhasil mendapat penghargaan sebagai ASN inspiratif dan berintegritas yang telah berdedikasi selama tiga dekade.
Seratusan anak yatim tampak berbahagia berada di lantai dasar kantor Hi-Tech, Jalan Teuku Umar, Jumat (26/6/2026) siang. Yakni acara santunan yatim bersama LAZISNU Bojonegoro.
Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Bojonegoro terus memperkuat akurasi data penerima Bantuan Sosial (Bansos) stunting agar tetap sasaran. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi dan pemadanan data secara berlapis bersama Dinas Kesehatan yang juga menggunakan basis data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro terus melakukan sosialisasi kepada partai politik sebagai bagian dari persiapan tahapan Pemilu mendatang. Dalam kunjungan ke Kantor DPC PDI Perjuangan Bojonegoro, KPU menyampaikan sejumlah informasi strategis, terutama terkait pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai, serta kemungkinan evaluasi penataan daerah pemilihan (dapil), Rabu (24/6/2026).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimis menjadi salah satu daerah percontohan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pada Selasa (23/06/2026), Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau melakukan pendampingan pada Pemkab Bojonegoro. Tim disambut langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono di ruang Batik Madrim gedung Pemkab Bojonegoro.
Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur mendapat perhatian dari DPRD Jawa Timur. Gangguan pasokan listrik tersebut dinilai tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi berbagai sektor usaha.
Komisi C DPRD Jawa Timur menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Timur layak disetujui menjadi Peraturan Daerah.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terutama Komisi VIII menyetujui penyesuaian usulan tambahan anggaran 2027 yang diajukan Kementerian Agama sebesar Rp41,8 triliun. Jumlah dukungan fiskal ini naik dari usulan semula sebesar Rp27,9 triliun.
Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam sudah menyalurkan bantuan insentif bagi Guru PAI pada sekolah untuk Tahap II. Bantuan insentif ini disalurkan sejak awal Juni 2026 kepada Guru PAI yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) dan belum memiliki sertifikat pendidik (Non Sertifikasi).