Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa terus dikebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur. Salah satunya di Kecamatan Kedungadem, program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2025 telah tuntas. Tercatat, ada 22 desa dari total 23 desa yang melaksanakan program BKKD.
Minggu ketiga puasa Ramadan 1447 Hijriah, jalanan di Kota Bojonegoro mulai macet. Pengendara harus lebih pelan dan mengular untuk melintas.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, bersama 28 camat se-Kabupaten Bojonegoro, serta seluruh OPD menggelar Rapat Koordinasi Monitoring dan Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, Rabu (4/3/2026) di Ruang Angling Dharma.
Momentum Ramadhan 1447 Hijriah dimanfaatkan Kodim 0813 Bojonegoro untuk menggerakkan roda ekonomi desa. Melalui kegiatan bakti sosial dan bazar murah, ratusan warga memadati halaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Desa Pungpungan, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Senin (2/3/2026).
Buntut kerusakan jalan aspal di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun 2025 langsung mengundang Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak).
Proyek peningkatan jalan desa di Desa Ngampal, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro mengalami kerusakan. Padahal, jalan yang dibangun melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 baru rampung dikerjakan sekitar sebulan.
Tiga unit kerja strategis di Pemkab Bojonegoro, yakni Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan RSUD Padangan, resmi menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2025.
Dugaan tindak pidana korupsi dalam program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 mulai bergulir ke ranah hukum. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah menerima laporan dari warga perihal dugaan korupsi tersebut, Rabu (25/2/2026) kemarin.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.984 relawan terlibat aktif. Mereka bekerja di berbagai posisi, seperti ahli gizi, tenaga administrasi, juru masak, pencuci peralatan, pemorsian, hingga distribusi makanan.
Pada tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk pembangunan infrastruktur desa dengan nilai mencapai sekitar Rp757 miliar. Anggaran jumbo ini, diperuntukkan bagi peningkatan sarana dan prasarana di seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro.