Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam penetapan dan pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro periode 2019–2026 dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro. Laporan tersebut disampaikan Sumadi, Direktur Rumah Hukum dan Aspirasi Publik LBH Parade Keadilan Indonesia, melalui pengaduan bernomor 100/LBHPKI/VIII/2026 pada Rabu (26/8/2026).
Harga tembakau rajangan kering di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami kenaikan. Memasuki petikan keempat, harga tembakau jenis Paiton Jumbo milik petani di Desa Cengkir, Kecamatan Kepohbaru, kini mencapai Rp40 ribu hingga Rp43 ribu per kilogram.
Upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan melakukan penyisiran sampah liar di sepanjang ruas jalan, terus digalakkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bojonegoro. Khususnya di wilayah selatan Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman bagi masyarakat.
Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp5,783 triliun yang diusulkan Kementerian Agama untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen lulusan Pendidikan Profesi Guru dan Sertifikasi Dosen tahun 2025 sudah siap dicairkan. ABT yang sebelumnya sudah disetujui Komisi VIII dan Kementerian Keuangan tersebut kini sudah masuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agama.
Kabar baik untuk guru dan dosen dibawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Agama untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan dosen telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro menjelaskan penyebab tunjangan profesi atau sertifikasi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pendidikan Agama Islam (PAI) yang hingga kini belum dicairkan. Keterlambatan tersebut terjadi karena anggaran yang tersedia belum mencukupi dan saat ini masih menunggu persetujuan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.
Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) Ditjen Pendidikan Islam sudah menyalurkan bantuan insentif bagi Guru PAI pada sekolah untuk Tahap II. Bantuan insentif ini disalurkan sejak awal Juni 2026 kepada Guru PAI yang belum berstatus Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) dan belum memiliki sertifikat pendidik (Non Sertifikasi).
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) hari ini sudah bisa dicairkan secara bertahap. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membayar gaji guru non-ASN atau guru honorer yang belum memiliki sertifikasi.
Kementerian Agama (Kemenag) RI mulai mencairkan secara bertahap Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru Pendidikan Agama pada Sekolah, termasuk lulusan PPG 2025. Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno mengatakan percepatan pencairan TPG ini menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru.
Yang ditunggu-guru guru di lingkungan madrasah di bawah nanungan Kementerian Agama akhirnya datang juga. Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap mulai pekan ini.