Sebanyak 18.520 guru madrasah mata pelajaran agama melapor diri untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Angkatan III 2025. Jumlah ini mendekati kuota penuh sebanyak 18.625 guru.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa tunjangan profesi guru Non PNS naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Hal ini disampaikan Menag dalam tausiyah kepada sekitar 7.000 peserta acara Doa Bersama Seluruh ASN Indonesia yang digelar secara daring.
Sejak dua hari belakangan ini, di berbagai platform media sosial (Medsos), mulai WhatsApp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB) dan TikTok, rama-ramai membuat tagar #BojonegoroAdem dan #JogoBojonegoro.
Pemerintah melalui Kementerian Agama menargetkan 629.000 guru agama di seluruh Indonesia sudah tersertifikasi pada 2027. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii saat memberikan pembinaan di MTsN 2 Sidoarjo.
Kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah non Aparatur Sipil Negara (Non ASN). Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menandatangani regulasi baru yang memberikan kepastian dan peningkatan tunjangan profesi bagi guru PAI Non ASN yang belum inpassing.
Komisi VIII DPR RI menyetujui hasil rekonstruksi dan relaksasi efisiensi anggaran Kementerian Agama tahun anggaran 2025, termasuk tambahan belanja pegawai yang diajukan pemerintah. Kesepakatan ini tercapai dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pemerintah telah mengumumkan kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan berlaku mulai Februari 2025. Kenaikan sebesar 8 persen ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp324 miliar untuk 216.461 guru madrasah bukan PNS di seluruh Indonesia. Anggaran itu dikucurkan melalui Kementerian Agama untuk tunjangan insentif guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tengah mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif kepada Guru Tidak Tetap (GTT) di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan Bojonegoro, berencana memberikan tambahan penghasilan (Tamsil) bagi Guru Tidak Tetap (GTT).