Kementerian Agama (Kemenag) tahun ini kembali melibatkan jurnalis menjadi bagian Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Seperti tahun sebelumnya, para jurnalis ini bergabung dalam tim Media Center Haji (MCH) dan akan ditempatkan di tiga daerah kerja (daker), yaitu Bandara, Madinah, dan Makkah.
Pemkab Bojonegoro melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022, tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Hal ini sebagai langkah Pemkab Bojonegoro memasuki tahapan transformasi sistem kerja.
Kabar gembira bagi para tenaga honorer, sebab jadwal seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional guru telah dibuka. Rencananya Kabupaten Bojonegoro, akan menerima kuota PPPK guru sebanyak 3.942 formasi.
Masih banyaknya informasi palsu atau bohong (hoaks) yang bertebaran di tengah masyarakat, terlebih beredar melalui media sosial, warga perlu memperhatikan sejumlah hal yang menjadi kiat khusus agar bisa aman dari informasi hoaks ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, menyelenggarakan sosialisasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis kewenangan desa melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sosialisasi ini menyasar kepada Kepala Desa se-Kecamatan Ngraho dan Margomulyo, di Pendopo Kecamatan Ngraho, Selasa (25/1/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menerima penghargaan di bidang keterbukaan informasi publik di ajang Komisi Informasi (KI) Award 2021.
Di masa pandemi Covid-19, menjadi momentum akselerasi transformasi ekonomi digital di Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang besar dengan lebih dari 197 juta penduduknya memiliki akses internet.
Maraknya berita bohong (hoax) yang erat dengan upaya penanganan Covid-19 di Indonesia, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menghimbau masyarakat tidak tersesat dalam menerima informasi.
Kabupaten Bojonegoro mendapatkan kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih banyak dari pemerintah pusat dibanding tiga kabupaten tetangga, yakni sebanyak 704 CPNS dan PPPK.
Dari informasi yang beredar di sosial media atau akun instagram resmi milik PLN atau @pln_id menyebutkan bahwa pelanggan tidak perlu khawatir dengan pemeriksaan meteran.