Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro, menetapkan satu tersangka kasus dugaan korupsi Proyek Peningkatan Jalan Taji-Bakalan senilai Rp 6,9 Miliar di Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Senin (20/7/2020) malam. Penetapan tersebut usai pihak Kejari Bojonegoro, melakukan pemeriksaan sejak pukul 09.00 hingga pukul 20.00 WIB.
Meski penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro telah memeriksa mantan Kepala Disbudpar Bojonegoro, Amir Sahid, selama kurang lebih 5 jam lamanya pada Rabu (13/5/2020), pihak Kejari belum menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan korupsi uang sisa asuransi di tiga tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Polemik besaran biaya pendaftran pengurusan Pendafaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Desa Kedungrejo, Kecamatan Kedungadem yang dilaporkan Ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro masih berlanjut. Bahkan untuk menggali data lebih lanjut terkait polemik itu, Senin (9/3/2020) kemarin pihaknya memanggil beberapa pihak.
Kabar bakal akan digelarnya rencana rekontruksi,dugaan pembunuhan di tempat ditemukannya sesosok mayat perempuan pada Senin (25/11/2019) lalu, membuat ratusan warga mendatangi area TKP disaluran irigasi embung di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander.
Keluarga korban dari Titis Dwi Prihantana (23), warga Desa Mori, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro diduga korban akibat mal praktek yang dilakukan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, mendatangi rumah sakit plat merah tersebut guna meminta pertanggung jawaban, Selasa (26/11/2019).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro geram, lantaran adanya dugaan malpraktik yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sosodoro Djatikoesoemo, terhadap pasien asal Kecamatan Trucuk. Sehingga Komisi C DPRD mendatangi rumah pasien tersebut untuk memintai keterangan dan menjenguknya.
Penahanan SH yang diduga melakukan penggelapan Pajak PBB di beberapa desa di Kecamatan Kapas menurut Kuasa Hukum SH, Nur Syamsi seharusnya tidak dilakukan penahanan, namun semestinya Pelaku SH bisa diberlakukan tahanan luar.
Setelah menjalani beberapa kali sidang dugaan pelanggaran Calon Legislatif (Caleg) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bojonegoro. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur memutuskan memberi sanksi tertulis dan dipastikan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Pasca adanya laporan dugaan pelanggaran Caleg Partai Nadem Kabupaten Bojonegoro yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur, setidaknya sudah tidak kali persidangan, namun belum ada keputusan atas laporan tersebut.
Setelah mendapat laporan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Nasdem, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro belum bisa memastikan nama-nama yang akan dipanggil.