Pengembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya perencanaan maupun konsep yang bagus. Namun payung hukum, Peraturan Daerah (Perda) perlu dibuat untuk mengembangkan koperasi tersebut.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Bojonegoro melakukan audiensi dengan Kepala Desa Glagahwangi, Tim Seleksi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Selasa (18/9/2018) di ruang DPRD Bojonegoro.
Selain menyoal kebijakan pemerintah pusat dengan adanya rencana seleksi CPNS, honorer kategori II (K2) juga menyinggung peraturan Bupati 22 tahun 2017 tentang rekrutmen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (PPPK), mengisyaratkan bahwa akan dibukanya rekrutmen PPPK di Bojonegoro.
Setelah proses pembahasan panjang dalam rapat bersama badan anggaran DPRD dan Pemkab Bojonegoro. Disepakati Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Bojonegoro 2019, mencapai Rp 3,6 triliun lebih termasuk disingkronkan dengan program Bupati terpilih.
Setelah DPP Partai Golkar menurunkan rekomendasi terkait persetujuan PAW Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, termasuk ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang akan dijabat Sigit Kushariyanto. Tetapi sekretariat dewan masih menunggu surat dari DPD II Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro.
Setelah pimpinan ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi milik fraksi partai Golongan Karya (Golkar) terjadi kekosongan, dimungkinkan akan diisi Sigit Kushariyanto. Pasca akan diterimanya rekomendasi DPP partai beringin, Senin (27/8/2018) besok di Kantor DPD I Provinsi Jawa Timur.
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke kantor pelaksana proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) Gas Processing Fasility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB) PT. Rekayasa Industri (Rekind) yang beralamatkan di jalan Raya Bojonegoro-Cepu, tepatnya di Dusun Celangap, Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu. Kamis (23/08/2018).
Nasib ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro yang menjadi hak partai golongan karya (Golkar), sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Sehingga fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Bojonegoro mendesak DPD Partai Golkar untuk segera diisi.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melakukan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, bersama DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Kasus pencabulan yang menimpa salah seorang siswi SD Kecamatan Bojonegoro, membuat anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi berempati. Sehingga politisi perempuan Gerindra itu membantu keluarga korban dengan memberikan sepeda.