Kelayakan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi kelas I Tanjung Perak di Bojonegoro menjadi kantor Imigrasi mendapat dukungan DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang diselenggarakan hari ini, Rabu, (21/ 11/2018) di Aula Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, dimulai tidak tepat waktu alias molor,karena anggota Dewan yang hadir belum memenuhi kuorum atau jumlah minimum anggota yang dipersyaratkan harus hadir dalam rapat .
Pemahaman HIV-AIDS di Kabupaten Bojonegoro dimungkinkan akan meningkat, setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro tahun 12 tahun 2017 tentang penanggulangan HIV-AIDS dan tubercolosis. Sehingga peran serta masyarakat harus ditingkatkan dalam penanggulangan dan pencegahan HIV.
Dengan format acara berbentuk Focus Grup Discussion (FGD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Komisi B bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UKM), Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan koperasi, membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bojonegoro tentang pengembangan dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, Rabu (7/11/2018).
Melihat kondisi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang memprihatinkan, membuat wakil rakyat segera mengambil langkah. Termasuk mengusulkan pembangunan gedung baru di tahun 2019, dengan anggaran Rp 75 miliar.
Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, kondisinya memprihatinkan. Pasalnya saat hujan lebat mengguyur Kota Ledre, gedung wakil rakyat lantai dua mengalami bocor sehingga banyak air hujan yang masuk.
Banyak hal yang didiskusikan dalam forum pertemuan pemimpin muda se-Asia di Bangkok Thailand. Mulai kondisi sosial, kesehatan, pendidikan dan yang lainnya menjadi topik isu untuk mengembangkan generasi muda.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, bertempat di Pendopo Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (27/10/2018).
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepemudaan telah ditetapkan pada rapat paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bojonegoro, pada hari Jumat (26/10/2018).
Proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khususnya Tenaga Guru Honorer K2 (THK2) di Bojonegoro diduga mengalami ketidaksesuaian administratif antara Permenpan RB dan BKN pusat. Oleh karena itu, belasan THK2 Bojonegoro, Selasa (9/10/2018) mendatangi Kantor DPRD Bojonegoro, untuk mengadukan hal tersebut.