Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro menolak wacana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung yang kembali mencuat dengan alasan efisiensi anggaran. Wacana tersebut dinilai keliru dan berpotensi merusak prinsip dasar demokrasi.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV pada Senin (15/12/2025) sore, di Kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan kualitas dan akurasi data pemilih pasca tahapan pemilihan.
Di tengah sorotan lampu yang membias, warna pink yang menyala terang menyuarakan sebuah cerita. Bukan hanya sekadar pesta seni, tapi juga panggung bagi harapan, solidaritas, dan perjuangan untuk keadilan. Ruang untuk merayakan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, memupuk kebersamaan, dan membangkitkan semangat demokrasi dalam setiap langkah seni digagas oleh sejumlah kelompok seni, komunitas, dan para perupa.
Mulai hari ini, Minggu-Selasa (11-13/2/24) sebagaimana tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 adalah masa tenang. Masa tenang sendiri bila merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana detail tertera pada pasal 1 ayat 36, adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye pemilu.
Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam Kurikulum Merdeka, Peserta didik Madrasah wajib melaksanakan P5 dan P2RA sebagai upaya untuk mewujudkan Pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebhinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Pemilu, singkatan dari Pemilihan Umum, merupakan salah satu tonggak penting dalam sistem demokrasi. Ini adalah momen saat rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan. Pemilu adalah wahana bagi suara setiap individu memiliki bobot yang sama dan keputusan dibuat berdasarkan kehendak mayoritas. Melalui pemilu, masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, serta membentuk arah dan masa depan negara mereka.
Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bojonegoro, berupaya memperkuat intelektual keanggotaannya. Sehingga badan otonom (Banom) NU yang mengakomodir pemuda Nahdilyin, menggelar diskusi demokrasi.
Pemantapan Demokrasi hendaknya mulai ditanamkan kepada siswa MA Abu Darrin Desa Sumbertlaseh saat Pemilihan Ketua OSIS dan di madrasah setempat. Sebelum melakukan pemilihan ketua, para kandidat berorasi membeberkan visi misi guna meraih suara terbanyak.
Tidak bijak dan tidak rasional jika memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dalam situasi politik saat ini. Selain itu, hak pilih yang tidak digunakan rawan untuk disalahgunakan.
Peminat relawan demokrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro cukup signifikan. Buktinya, sejak dibuka sekitar 3 hari yang lalu pendaftarnya sudah mencapai 88 orang.