Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah penghasil tembakau. Terdapat lumayan banyak industri pabrik/perusahaan rokok, sehingga turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas 2020 mendatang, nantinya cukup berdampak pada postur APBD Bojonegoro. Selama ini postur anggaran APBD didapat paling banyak dari DBH Migas. Dengan adanya penurÂunan DBH migas, BPKAD Bojonegoro memastikan program skÂala prioritas bakal diutamakan lebih dulu dalam pemÂbangunan Bojonegoro.
Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang akan diterima Kabupaten Bojonegoro diprediksi akan turun dan nominalnya sangat jauh sekali dari DBH saat ini.
.jpg)
President Director (Presdir) PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, disertai Pimpinan Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisjam melakukan audiensi dengan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asset 4 General Manager Agus Amperianto, VP Legal Relation Edy Sunaedy, Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyar dan Assisten Dua Pemkab Bojonegoro Setyo Yuliono.
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. DBH Migas Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp2,6 triliun lebih (Rp2.668.110.378.000).
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro berharap politik anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pro dengan rakyat. Pasalnya, masyarakat daerah penghasil harus sejahtera.
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. Besaran DBH Migas Kabupaten Bojonegoro tertinggi se-Jawa Timur (Jatim).
Rincian alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Povinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran (TA) 2019 sudah keluar. Nah, nilai DBH Migas Kabupaten Bojonegoro tertinggi se Jawa Timur.
Besarnya pemasukan ke Kabupaten Bojonegoro dari Dana Bagi Hasil (DBH) Migas membuat pendapatan menggelembung. Karena penggunaan yang belum semua, maka Sisa Lebih Penggunaan Anggara (SiLPA) yang akan masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah – Perubahan (APBD-P) 2019 sangat tinggi.
Harga minyak dunia yang masih cenderung tinggi hingga akhir tahun 2018, membuat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Bojonegoro dari Pemerintah Pusat cukup besar. Totalnya sekitar Rp2,284 triliun.